Nasib Hutan dan Iklim di Indonesia Terancam, Guru Besar UGM Kritik Regulasi yang Memihak Kapitalis
Smallest Font
Largest Font
YOGYAKARTA — Krisis iklim bukan hanya persoalan cuaca dan sains, tetapi persoalan kekuasaan. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., selaku Guru Besar Bidang Kehutanan Universitas Gadjah Mada, menyatakan hal itu dalam Pengajian Ramadan 1447 H PWM DIY, Ahad (1/3).
Dalam materi bertajuk “Dinamika Politik dan Kebijakan Ekologi di Era Perubahan Iklim,” ia mengurai bagaimana relasi antara kekuasaan dan lingkungan membentuk arah masa depan Indonesia.
Prof. San Afri menjelaskan perbedaan dua konsep penting: ekologi politik dan politik ekologi. Ekologi politik (political ecology) menyoroti bagaimana struktur kekuasaan dan dinamika politik memengaruhi kondisi serta pengelolaan lingkungan. Siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan arah regulasi dan distribusi sumber daya.
Sementara politik ekologi (ecological politics) menekankan proses timbal balik: keputusan politik dan ekonomi berdampak pada lingkungan, dan kondisi lingkungan yang rusak atau krisis akan memengaruhi kembali stabilitas politik serta distribusi kekuasaan.
“Keputusan politik dan ekonomi berdampak pada lingkungan, lalu kondisi lingkungan itu memengaruhi kembali politik dan kekuasaan. Siklus ini terus berulang,” jelasnya.
Dalam konteks Indonesia, ia mengkritisi bahwa kebijakan lingkungan kerap diformalkan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah untuk tujuan tertentu. Namun dalam praktiknya, tidak jarang regulasi tersebut ditunggangi kepentingan kapitalisme yang didukung elite politik.
Akibatnya, orientasi pengelolaan sumber daya alam lebih condong pada eksploitasi ketimbang keberlanjutan.
“Ketika kekuasaan terlalu dekat dengan kepentingan ekonomi ekstraktif, maka lingkungan menjadi korban pertama,” tegasnya.
Prof. San Afri mengingatkan bahwa perubahan iklim adalah realitas global yang memicu bencana semakin kompleks. Pengendaliannya merujuk pada kerangka internasional seperti UNFCCC serta kesepakatan global mulai dari Protokol Kyoto, Paris Agreement, hingga implementasi NDC (Nationally Determined Contribution).
Indonesia sendiri memiliki dokumen NDC sebagai komitmen nasional untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Targetnya, pengurangan emisi sebesar 29–43% hingga tahun 2030.
Sekitar 60% kontribusi pengurangan emisi Indonesia ditargetkan berasal dari sektor FOLU (Forest and Other Land Use). Strateginya antara lain melalui penanaman kembali lahan seluas 2 juta hektare. Sisanya, sekitar 40%, berasal dari sektor energi, industri, transportasi, dan rumah tangga.
Namun, ia mengingatkan bahwa saat ini kenaikan suhu bumi rata-rata sudah mendekati ambang kritis 1,5°C. “Waktu kita semakin sempit. Komitmen tidak cukup di atas kertas,” ujarnya.
Prof. San Afri juga menyoroti bahaya ekstraktivisme, model pembangunan yang menjadikan sumber daya alam semata sebagai mesin pendapatan negara tanpa diversifikasi dan pengelolaan berkelanjutan. Ekstraktivisme berarti pengambilan paksa potensi sumber daya alam demi kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek.
Dampaknya nyata menimbulkan eco-cide, dari deplesi lingkungan, kerusakan ekosistem, krisis iklim, kemiskinan struktural, ketidakadilan sosial, hingga konflik agraria dan lingkungan.
“SDA hanya diekstraksi, bukan dikelola untuk kesejahteraan jangka panjang,” kritiknya.
Sebagai solusi, Prof. San Afri menawarkan konsep keadilan ekologi. Artinya, menuntut pengelolaan sumber daya alam yang memberikan akses berkeadilan dan egaliter, tidak merusak daya dukung ekosistem, serta menjamin keberlanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.
Sehingga, tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan hidup yang baik dan lestari, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik.
“Jika politik tidak berpihak pada keadilan ekologi, maka krisis lingkungan akan terus menjadi krisis kemanusiaan,” pungkasnya.
Editors Team
Dzikril Firmansyah
Author
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow
