MPM Muhammadiyah Siapkan Strategi Penguatan Pemberdayaan Tani, Nelayan, dan Buruh

YOGYAKARTA — Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional 2026 untuk mengevaluasi capaian program sekaligus memperkuat gerakan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Kegiatan bertajuk “Monitoring dan Evaluasi Capaian Program serta Kegiatan MPM PWM/PDM se-Indonesia” tersebut berlangsung di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro No. 23, Yogyakarta, Sabtu (31/10).

Ketua MPM PP Muhammadiyah, Nurul Yamin, mengatakan konsolidasi nasional tidak hanya menjadi forum monitoring dan evaluasi, tetapi juga ruang untuk merumuskan strategi pengembangan program pada tahap berikutnya.

“Dari aktivitas organisasi ini sekaligus juga akan dijadikan langkah-langkah strategis pada fase-fase berikutnya,” ungkap Yamin.

Also Read

Klithih Emoh, Besutan LSBO PDM Kota Layak Diapresiasi

Dalam pemaparannya, Yamin menjelaskan dua strategi utama MPM PP Muhammadiyah, yakni Program Nasional dan Program Unggulan. Keduanya dirancang untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelembagaan maupun berbasis komunitas.

Program Nasional mencakup empat pilar. Pertama, penguatan kelembagaan organisasi. Kedua, pengembangan sumber daya manusia melalui Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat. Ketiga, penguatan sektor pertanian melalui Jemaah Tani Muhammadiyah (Jatam). Keempat, pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir melalui Jamaah Nelayan Muhammadiyah (Jalamu).

Sementara itu, Program Unggulan dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi komunitas dan kondisi lokal. Kelompok sasaran program ini meliputi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masyarakat miskin perkotaan, buruh, serta kelompok difabel.

Also Read

HUT Kemerdekaan RI, Pak Haedar: Jangan Sampai Fisik Maju, tapi Keropos Rohani

Salah satu kelompok yang menjadi sasaran pendampingan MPM adalah buruh migran. Melalui komunitas dampingan Sahabat Migran Berkemajuan (Saranmu), MPM telah menjangkau 5.362 orang, yang mayoritas berada di Malaysia.

Yamin menjelaskan, pendampingan buruh migran dilakukan secara menyeluruh, mulai dari persoalan hukum hingga kebutuhan spiritual keagamaan melalui forum Jendela Migran.

“Pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, tidak hanya menyentuh persoalan hukum, tetapi juga spiritual keagamaan melalui forum Jendela Migran,” jelasnya.

Also Read

Kwarwil Hizbul Wathan Jawa Tengah Tingkatkan Kompetensi Kader-kader HW

Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Budi Nugroho, menambahkan bahwa penguatan program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Salah satu fokusnya adalah memperluas basis pemberdayaan masyarakat akar rumput melalui gerakan dan dakwah jamaah, baik secara kultural maupun berbasis komunitas.

Arah gerak tersebut, menurut Budi, sejalan dengan visi pengembangan MPM periode 2022–2027 sebagaimana tertuang dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48. Visi tersebut menekankan terwujudnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang berkemajuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tani, nelayan, serta kelompok dhuafa-mustadh'afin sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin.

Dalam rangkaian konsolidasi tersebut, MPM PP Muhammadiyah juga meluncurkan logo dan lagu tema Jambore Nasional Jamaah Tani Muhammadiyah (Jambore Jatam) ke-2. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung pada Juli 2027 di Provinsi Lampung.

Also Read

LP UMKM PDM Kota Yogyakarta Gelar Pelatihan Branding dan Digital Marketing

Melalui konsolidasi nasional ini, MPM PP Muhammadiyah berupaya memperkuat koordinasi antara pimpinan wilayah dan daerah serta menyinergikan pelaksanaan program pemberdayaan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan perbaikan program dan perluasan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.