Muhammad Sayuti: Pendidikan Tak Bisa Dibangun Instan, Perlu Komitmen Jangka Panjang

YOGYAKARTA — Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, menyoroti berbagai persoalan mendasar pendidikan Indonesia di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, tantangan pendidikan nasional tidak cukup diselesaikan melalui pergantian program atau kebijakan jangka pendek, tetapi membutuhkan komitmen yang konsisten dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Sayuti saat menjadi narasumber dalam Kajian Malam Sabtu di Aula Gedung Muhammadiyah DIY, Jumat (9/10), dengan tema Membaca Arah Pendidikan Indonesia di Tengah Efisiensi.

Sayuti mengawali pemaparannya dengan mengajak peserta melihat posisi pendidikan Indonesia melalui sejumlah indikator makro dan membandingkannya dengan negara-negara lain. Menurutnya, berbagai indikator tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menjadikan pendidikan sebagai penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Also Read

FGD Dikdasmen PNF DIY untuk Gali Potensi Keunggulan Sekolah Muhammadiyah

Ia menilai, persoalan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kemampuan suatu negara menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi, mengembangkan industri, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan.

“Ini sebuah peta kenyataan yang harus kita terima dengan lapang dada. Indikator-indikator tadi menunjukkan posisi kita. Kita harus jujur melihat tantangan pendidikan kita,” ungkapnya.

Sayuti juga mengkritisi orientasi riset di perguruan tinggi yang dinilainya masih terlalu berpusat pada pemenuhan kebutuhan publikasi akademik dan pengembangan karier dosen. Menurutnya, riset semestinya tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi atas persoalan nyata di masyarakat.

Also Read

PDM Banyumas Silaturahmi dengan Bupati Banyumas

Ia menyoroti banyaknya dorongan publikasi di lingkungan perguruan tinggi yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan dampak penelitian terhadap kemajuan kehidupan.

“Risetnya bukan untuk solving the problem. Padahal, seharusnya penelitian itu diarahkan untuk menghasilkan solusi,” tegasnya.

Menurut Sayuti, pendidikan tinggi perlu memperkuat hubungan antara penelitian, kebutuhan masyarakat, dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi tidak hanya menjadi bagian dari pencapaian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Also Read

PANCASILA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA BISA SEBAGAI ROLE MODEL PERADABAN DUNIA

Ia mencontohkan ketergantungan Indonesia terhadap produk dari negara lain, mulai dari kendaraan bermotor hingga berbagai komoditas pangan. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi pasar yang besar.

Sayuti juga menyinggung persoalan daya saing produk pertanian. Dalam konteks penyediaan kebutuhan pangan jemaah haji Indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar 220 ribu orang, ia mempertanyakan mengapa produk pertanian dalam negeri belum mampu bersaing secara optimal dengan produk dari negara lain.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kualitas ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan pendidikan.

Also Read

PWM DIY Lepas Jamaah Umroh PT SCM

“Kenapa produk mereka kompetitif? Karena ilmu. Ilmu kenapa? Karena pendidikan,” ujarnya.

Ia berharap pendidikan Indonesia mampu melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing berbagai sektor strategis.

Dalam paparannya, Sayuti mencontohkan penelitian ekonom Esther Duflo, Abhijit Banerjee, dan Michael Kremer yang berkaitan dengan pendekatan eksperimental dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ketiganya menjadi bagian penting dari kontribusi yang mengantarkan mereka meraih Hadiah Nobel Ekonomi 2019.

Also Read

Bentuk kesadaran perspektif GEDSI, PP ‘Aisyiyah Selenggarakan Seminar dalam Program Inklusi

Salah satu penelitian yang disorot Sayuti adalah kajian mengenai dampak pembangunan sekolah dasar melalui program SD Inpres pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Melalui program tersebut, pemerintah membangun puluhan ribu sekolah dasar untuk memperluas akses pendidikan masyarakat. Penelitian mengenai dampaknya menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan dapat memberikan manfaat jangka panjang, termasuk terhadap capaian pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat.

Sayuti menilai, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa investasi pendidikan tidak selalu memperlihatkan hasil secara langsung. Dampaknya dapat dirasakan bertahun-tahun kemudian, bahkan oleh generasi berikutnya.

Also Read

PCM Sentolo Gelar Pengajian Songsong Ramadhan

Karena itu, ia mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang dengan perspektif jangka panjang. Program yang dibangun secara serius dan konsisten berpotensi memberikan manfaat jauh melampaui masa jabatan pejabat yang menggagasnya.

“Tidak ada intervensi pendidikan yang instan. Dampaknya membutuhkan waktu,” jelasnya.

Sayuti menilai salah satu persoalan mendasar pendidikan Indonesia adalah belum kuatnya kesinambungan kebijakan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.

Also Read

HUT Kemerdekaan RI, Pak Haedar: Jangan Sampai Fisik Maju, tapi Keropos Rohani

Pergantian kepemimpinan kerap diikuti perubahan program, pendekatan pembelajaran, dan prioritas pendidikan. Akibatnya, program yang belum menunjukkan hasil optimal berisiko dihentikan sebelum dampak jangka panjangnya dapat dirasakan.

Ia mencontohkan berbagai program pengembangan guru dan pendekatan pembelajaran yang membutuhkan waktu untuk diterapkan secara konsisten di sekolah.

Jika suatu program baru berjalan beberapa tahun kemudian diganti dengan program lain, guru dan satuan pendidikan harus kembali menyesuaikan diri. Kondisi ini berpotensi membuat energi pendidikan habis untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan, bukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

Menurut Sayuti, pendidikan membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan dan tidak mudah berubah hanya karena pergantian kepemimpinan atau kepentingan politik.

Ia juga mengajak peserta mencermati persoalan anggaran pendidikan. Menurutnya, besarnya alokasi anggaran pendidikan perlu dilihat bersama dengan distribusi penggunaannya, termasuk untuk berbagai jenis sekolah dan lembaga pendidikan yang berada di bawah kementerian berbeda.

Karena itu, pembicaraan mengenai efisiensi anggaran seharusnya tidak berhenti pada pengurangan atau penghematan belanja. Efisiensi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan program pendidikan, kualitas pembelajaran, dan peningkatan kompetensi peserta didik.

Dalam konteks pembelajaran, Sayuti menyoroti kecenderungan masyarakat yang menginginkan hasil pendidikan secara cepat dan instan. Ia mencontohkan respons terhadap Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang berpotensi mendorong menjamurnya bimbingan belajar khusus untuk menghadapi tes tersebut.

Menurutnya, persoalan yang lebih mendasar bukan sekadar bagaimana peserta didik memperoleh nilai tinggi dalam tes, melainkan bagaimana guru memperbaiki proses pembelajaran di kelas.

TKA semestinya menjadi salah satu instrumen untuk mengevaluasi kualitas pendidikan sekaligus mendorong perbaikan pembelajaran, terutama dalam penguatan literasi, numerasi, dan sains.

Jika respons terhadap TKA hanya berupa latihan soal secara berulang, pendidikan berisiko kembali terjebak dalam orientasi hasil jangka pendek.

“Yang paling penting adalah perubahan cara mengajar guru. Bukan sekadar menyiapkan siswa untuk mengerjakan soal,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi kecenderungan masyarakat menyiasati kebijakan pendidikan tanpa memahami tujuan substantifnya. Sayuti mencontohkan kebijakan zonasi sekolah yang pada dasarnya dirancang untuk memperluas akses dan memberikan kesempatan yang lebih adil kepada peserta didik.

Namun, apabila kebijakan tersebut justru mendorong orang tua mencari berbagai cara untuk memindahkan domisili demi masuk sekolah tertentu, tujuan pemerataan pendidikan menjadi sulit tercapai.

Menurutnya, persoalan semacam ini perlu diselesaikan dengan membenahi sistem dan cara pandang terhadap pendidikan, bukan sekadar mengganti aturan.

Sayuti menegaskan bahwa inti dari perbaikan pendidikan terletak pada kualitas proses pembelajaran. Karena itu, ia mengingatkan agar penyelenggaraan pendidikan tidak terjebak dalam rutinitas administratif dan formalitas yang tidak memberikan dampak berarti terhadap perkembangan peserta didik.

Ia menilai pembelajaran perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher-order thinking skills (HOTS), sehingga peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah.

Pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning juga perlu dipahami sebagai upaya memperkuat kualitas proses belajar, bukan sekadar program pelatihan yang berganti mengikuti perubahan kebijakan.

Sayuti mengajak para pendidik dan pengelola lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.

“Pendidikan kita harus substantif, bukan formalistis,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan konsolidasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Program yang baik perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata, dilaksanakan secara terarah, serta dievaluasi berdasarkan dampaknya.

Dengan begitu, inovasi pendidikan tidak berhenti pada dokumen program, kegiatan seremonial, atau pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar memperbaiki pengalaman belajar peserta didik.

Di hadapan peserta kajian, Sayuti mengajak Muhammadiyah menjadikan berbagai persoalan pendidikan nasional sebagai bahan refleksi untuk memperkuat kualitas pendidikan di lingkungan persyarikatan.

Menurutnya, Muhammadiyah memiliki ekosistem pendidikan yang luas dan perlu memanfaatkannya untuk menghadirkan praktik pendidikan yang lebih substantif, holistik, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Pendidikan yang holistik, jelasnya, tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menyiapkan peserta didik agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia berharap lembaga pendidikan Muhammadiyah dapat berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, teknologi, dan kelautan.

Sayuti mencontohkan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas. Potensi tersebut semestinya dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung sumber daya manusia yang kompeten, penguasaan teknologi, dan sistem pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan bangsa.

Bagi Sayuti, ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya banyaknya lulusan atau tingginya capaian akademik, melainkan sejauh mana pendidikan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menyelesaikan persoalan nyata.

Menutup pemaparannya, ia kembali menegaskan dua hal utama. Pertama, pentingnya membaca data dan indikator makro secara jujur untuk memahami posisi serta tantangan pendidikan Indonesia. Kedua, perlunya intervensi dan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan agar berbagai upaya perbaikan dapat menghasilkan dampak nyata.

Di tengah kebijakan efisiensi, Sayuti berharap pendidikan tetap ditempatkan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Kalau kebijakannya terus berganti, waktu kita habis hanya untuk melakukan perubahan-perubahan. Kita membutuhkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan berjangka panjang,” pungkasnya.