Cipayung Plus Yogya Nobar 'Pesta Babi', Soroti Krisis Kemanusiaan di Papua dan Ancaman Ruang Demokrasi

Home

Berita

Dzikril Firmansyah

Published May 21, 2026 - 07:02

28 Reads

Last Update May 21, 2026 - 07:08

Cipayung Plus Yogya Nobar 'Pesta Babi', Soroti Krisis Kemanusiaan di Papua dan Ancaman Ruang Demokrasi — Foto: Dzikril/Mediamu

Smallest Font

Largest Font

YOGYAKARTA — Film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale kembali menjadi perhatian publik melalui kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi yang digelar berbagai komunitas di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta.

Film tersebut mengangkat persoalan masyarakat adat dari suku Marind, Awyu, Yei, Anim, dan Muyu di Papua Selatan yang menghadapi tekanan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pembukaan lahan pangan dan industri bioenergi skala besar di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Melalui pendekatan dokumenter investigatif, film memperlihatkan dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan sosial, budaya, hingga sumber penghidupan masyarakat adat Papua. Tidak hanya soal hilangnya hutan, tetapi juga ancaman terhadap identitas budaya yang selama ini hidup berdampingan dengan alam.

Judul "Pesta Babi" sendiri diambil dari tradisi masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon, ritual adat yang menjadikan babi sebagai simbol relasi sosial dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut sangat bergantung pada keberadaan hutan dan ekosistem alam Papua, sehingga kerusakan lingkungan dinilai turut mengancam keberlangsungan budaya masyarakat adat.

Film ini juga menampilkan sejumlah persoalan seperti hilangnya hutan adat, ancaman terhadap sumber pangan tradisional, perubahan pola hidup masyarakat lokal, hingga konflik antara pembangunan dan hak masyarakat adat.

Sempat menuai kontroversi dan beberapa kali dibubarkan aparat saat pemutaran di sejumlah daerah, hal tersebut justru memantik rasa penasaran publik. Sehingga, kegiatan nobar dan diskusi film "Pesta Babi" semakin marak digelar oleh mahasiswa dan komunitas masyarakat.

Di Yogyakarta, kegiatan nobar dan diskusi film ini diselenggarakan oleh berbagai komunitas masyarakat dan mahasiswa. Salah satunya, Cipayung Plus pada Rabu malam (20/5) di SC GMKI Yogyakarta. Nobar dihadiri berbagai organisasi gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, seperti HMI, IMM, PMII, GMKI, PMKRI, LMND, KMHDI, HIKMAHBUDHI, KAMMI, serta sejumlah organisasi mahasiswa daerah.

Diskusi menghadirkan dua narasumber utama, yakni Syamsul Ma'arif dan Gugun El Guyanie.

Dalam pemaparannya, Syamsul Ma’arif menilai film tersebut tidak hanya berbicara tentang Papua, tetapi juga menggambarkan wajah Indonesia dalam mengelola negara dan rakyatnya.

“Film ini ingin membuat Papua terasa dekat dengan kita, menjadi bagian dari pengalaman bersama sebagai bangsa Indonesia. Apa yang terjadi di Papua juga mencerminkan bagaimana negara memperlakukan warganya,” ujarnya.

Ia menyoroti berbagai kebijakan pembangunan yang dinilai sering mengabaikan partisipasi masyarakat dan justru melahirkan penggusuran serta kerusakan lingkungan.

“Saya melihat Papua sebagai gambaran dari banyak persoalan di Indonesia. Warga negara sering kali tidak dianggap sebagai subjek utama dalam pengambilan kebijakan,” tambahnya.

Syamsul juga mengajak mahasiswa untuk terus menguatkan narasi kedaulatan rakyat dan memperluas solidaritas terhadap kelompok-kelompok marginal.

Sementara itu, Gugun El Guyanie melihat film Pesta Babi sebagai kritik terhadap relasi negara, kapitalisme, dan masyarakat sipil.

Menurutnya, negara saat ini justru lebih berpihak kepada kepentingan industri dibanding melindungi masyarakat adat dan kelompok rentan.

“Kita melihat bagaimana negara memberikan karpet merah kepada kapitalisme dan industri, sementara masyarakat sipil justru terdesak,” katanya.

Ia juga mengkritik berbagai institusi sosial dan pendidikan yang dinilai mulai kehilangan independensinya akibat kepentingan politik dan ekonomi.

Film ini mendapatkan tanggapan dari peserta yang hadir menonton, salah satunya V (nama samaran) dari Aliansi Mahasiswa Papua. Ia menyampaikan pandangannya terkait pengalaman masyarakat Papua menghadapi kekerasan, diskriminasi, dan tekanan militer di tanah mereka.

Ia menilai masyarakat Papua selama ini hidup dalam situasi penuh pengawasan dan keterbatasan ruang demokrasi.

“Kebiasaan masyarakat untuk berkebun atau mencari makanan di hutan pun terus dipantau. Ruang hidup masyarakat adat semakin sempit,” ujarnya.

Diskusi berlangsung hangat dan dipenuhi berbagai tanggapan dari peserta yang menyoroti isu demokrasi, hak masyarakat adat, kebebasan berpendapat, hingga masa depan pembangunan di Indonesia.