News

News

MediaMU.COM

Jul 17, 2024
Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang
Breaking
PCM Kalasan Jadikan Tahun Baru Hijriah Sebagai Momen Refleksi dan Penguatan Dakwah Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman: Jika Otak Pintar dan Akhlak Baik Disatukan, Indonesia akan Maju Arif Jamali Muis: Center of Excellent Muhammadiyah Dimulai dari Gunungkidul Prihatin Kondisi Pengelolaan Sampah Ternate, Pemuda Lintas Iman Susun Rekomendasi untuk Pemerintah Ternate Guru Besar UAD Bicarakan Tantangan Kosmetik Halal di International Pharmacy Summer School UMY Ketua PPNI Bireuen Apresiasi Atas Berhasilnya Ummah Raih Akreditasi Baik Sekali  Dorong Peningkatan Ekonomi Umat, Lazismu Pusat Dan PWM Aceh Kerjasama Dengan Bank Danamon Syariah  Selamat Jalan Bu Ahang, Kami Semua Ikhlas PWA DIY Gelar EMKAES TOP, Upayakan Bersama Kebahagian Lansia Ibu Nahar Miladi Dimakamkan, Satu Lokasi dengan Mantan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Nahar Miladi Mahasiswa UMY Kembangkan Ekstrak Kulit Pohon Bangkal untuk Obati Kanker Payudara Anak Muda Mengaji: Inovasi AMM Depok dalam Kegiatan Mengaji untuk Gen-Z KABAR DUKA: Istri Sekretaris PWM DIY Meninggal Dunia  Gelar Pelatihan Jurnalistik, MPI DIY Siapkan Aktivis Media Muhammadiyah di Daerah dan Cabang Rayakan Milad ke-22 Tahun, Lazismu Siap Berkontribusi Pada Pembangunan Berkelanjutan Penuhi Undangan Dialog Yayasan Kristen, Haedar Nashir Bicara Gagasan Moderasi Beragama Agung Danarto: Muhammadiyah Butuh Kader Berkualitas Untuk Umat, Bangsa, dan Manusia Dalam Apel Akbar Nasional Kokam, Haedar Nashir Tegaskan Kiprah Muhammadiyah untuk Bangsa Upayakan Penanganan Bullying di Kalangan Pelajar, PP IPM Gelar Sekolah Adil Gender

Ingatkan Pemerintah Terkait Isu Radikalisme, Abdul Mu’ti: Wacana Kontrol Masjid Bisa Lahirkan Masalah Baru

JAKARTA-Terkait wacana untuk mengontrol masjid oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah cum Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Abdul Mu’ti, M. Ed., menyampaikan pandangannya. Dalam keterangannya, Mu’ti menyebut upaya tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan isu radikalisme yang ada.

“Wacana yang disampaikan kepala BNPT agar masjid dikontrol oleh Pemerintah bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru,” terang Mu’ti pada Rabu (6/9).

Kontrol Pemerintah terhadap masjid, menurut Mu’ti, berpotensi menghasilkan formalisasi dan rezimentasi paham agama yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan ini, dalam pandangannya, tidak akan menyelesaikan akar masalah radikalisme yang sangat kompleks.

“Mengaitkan radikalisme hanya dengan (sudut pandang) teologi tidak relevan lagi,” ujarnya.

Mu’ti menambahkan bahwa sebenarnya akar radikalisme mencakup banyak aspek, di antaranya termasuk ketidakadilan sosial dan hukum. Karena itu, memandan atau menyelesaikan masalah radikalisme hanya lewat sisi agama, terutam islam, adalah pandangan yang sempit. 

Lebih lanjut, Mu’ti menekankan bahwa radikalisme bisa ditemukan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan politik tidak terbatas hanya dalam bidang agama saja. Kontrol agama, pada akhirnya, tidak bisa menyelesaikan permasalahan radikalisme secara utuh.

“Melihat radikalisme hanya pada masalah agama, khususnya Islam, adalah pandangan yang bias. Radikalisme agama tidak hanya terdapat di dalam Islam tapi juga agama lainnya. Radikalisme tidak hanya terjadi dalam agama tapi dalam bidang lainnya termasuk ekonomi, kebudayaan, dan politik,” jelas Mu’ti.

Penanganan radikalisme dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura sebagai referensi juga Mu’ti sorot. Menurutnya, perbedaan sistem politik dan tatanegara membuat referensi dari negara-negara tersebut tidak relevan untuk situasi Indonesia.

Mu’ti kemudian mewanti-wanti pemerintah untuk tidak anti terhadap kritik. ia juga mengingatkan bahwa adanya masalah radikalisme harus dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah, terutama dalam program moderasi beragama. Alih-alih mempromosikan sikap moderat, justru ada kemungkinan program tersebut malah melahirkan masalah radikalisme baru.

“Pemerintah tidak seharusnya alergi dan anti kritik. Masih adanya radikalisme harusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah khususnya program moderasi beragama. Alih-alih membangun sikap moderat, ada gejala dimana program moderasi beragama malah melahirkan masalah radikalisme baru,” tutup Mu’ti.

 

Berita ini disadur mediamu.com dari muhammadiyah.or.id dengan judul Abdul Muti Kontrol BNPT terhadap Masjid Berpotensi Melahirkan Masalah Baru

 

Comment

Your email address will not be published

There are no comments here yet
Be the first to comment here