JAKARTA-Terkait wacana untuk mengontrol masjid oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah cum Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Abdul Mu’ti, M. Ed., menyampaikan pandangannya. Dalam keterangannya, Mu’ti menyebut upaya tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan isu radikalisme yang ada.

“Wacana yang disampaikan kepala BNPT agar masjid dikontrol oleh Pemerintah bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru,” terang Mu’ti pada Rabu (6/9).

Kontrol Pemerintah terhadap masjid, menurut Mu’ti, berpotensi menghasilkan formalisasi dan rezimentasi paham agama yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan ini, dalam pandangannya, tidak akan menyelesaikan akar masalah radikalisme yang sangat kompleks.

“Mengaitkan radikalisme hanya dengan (sudut pandang) teologi tidak relevan lagi,” ujarnya.

Mu’ti menambahkan bahwa sebenarnya akar radikalisme mencakup banyak aspek, di antaranya termasuk ketidakadilan sosial dan hukum. Karena itu, memandan atau menyelesaikan masalah radikalisme hanya lewat sisi agama, terutam islam, adalah pandangan yang sempit. 

Lebih lanjut, Mu’ti menekankan bahwa radikalisme bisa ditemukan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan politik tidak terbatas hanya dalam bidang agama saja. Kontrol agama, pada akhirnya, tidak bisa menyelesaikan permasalahan radikalisme secara utuh.

“Melihat radikalisme hanya pada masalah agama, khususnya Islam, adalah pandangan yang bias. Radikalisme agama tidak hanya terdapat di dalam Islam tapi juga agama lainnya. Radikalisme tidak hanya terjadi dalam agama tapi dalam bidang lainnya termasuk ekonomi, kebudayaan, dan politik,” jelas Mu’ti.

Penanganan radikalisme dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura sebagai referensi juga Mu’ti sorot. Menurutnya, perbedaan sistem politik dan tatanegara membuat referensi dari negara-negara tersebut tidak relevan untuk situasi Indonesia.

Mu’ti kemudian mewanti-wanti pemerintah untuk tidak anti terhadap kritik. ia juga mengingatkan bahwa adanya masalah radikalisme harus dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah, terutama dalam program moderasi beragama. Alih-alih mempromosikan sikap moderat, justru ada kemungkinan program tersebut malah melahirkan masalah radikalisme baru.

“Pemerintah tidak seharusnya alergi dan anti kritik. Masih adanya radikalisme harusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah khususnya program moderasi beragama. Alih-alih membangun sikap moderat, ada gejala dimana program moderasi beragama malah melahirkan masalah radikalisme baru,” tutup Mu’ti.

Berita ini disadur mediamu.com dari muhammadiyah.or.id dengan judul Abdul Muti Kontrol BNPT terhadap Masjid Berpotensi Melahirkan Masalah Baru