Ketahanan Pangan Indonesia Terancam, Kemlu RI Tekankan Diplomasi Pangan sebagai Kunci Nasional

YOGYA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu keamanan nasional yang sangat krusial bagi Indonesia. Peringatan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemlu RI, Muhammad Takdir, S.H., LL.M., dalam Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) yang diselenggarakan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (11/12) di Ruang Simulasi Sidang HI UMY.

Dalam paparannya, Takdir menyebut bahwa dunia saat ini menghadapi “ancaman rangkap tiga”: konflik internasional, cuaca ekstrem, dan krisis ekonomi. Ketiga faktor ini bermuara pada risiko global terbesar, yakni kelangkaan pangan.

“Konflik mengakibatkan kelangkaan pangan. Cuaca ekstrem juga mengakibatkan kelangkaan pangan. Karena itu isu pangan harus dinaikkan menjadi isu tunggal dalam keamanan nasional Indonesia,” tegasnya.

Also Read

Arif Darmawan Blak-blakan tentang PWPM DIY ke Depan

Takdir menjelaskan bahwa pandemi COVID-19, disusul perang Rusia–Ukraina, mendorong lonjakan ekstrem Indeks Harga Pangan Global. Pada tahun 2022, puncak kenaikan tersebut memunculkan prediksi bahwa 600 juta orang berpotensi menghadapi krisis pangan akut.

Ia menambahkan bahwa krisis pangan kerap menjadi pemicu instabilitas politik, seperti krisis roti di Mesir pada 2008 dan 2011 yang turut mempercepat kejatuhan pemerintahan Husni Mubarak.

_Indonesia Rawan: Konsumsi Gandum, Jagung, dan Kedelai Dekati Stok Nasional_

Also Read

Peduli Kesehatan Lansia, Tim Pengabdian Masyarakat UMLA Gelar Program "Lansia Patuh Obat"

Takdir menyoroti kerentanan Indonesia terhadap tiga komoditas strategis: gandum, jagung, dan kedelai. Konsumsi nasional ketiganya disebut kerap melampaui produksi dan bahkan mendekati stok yang tersedia.

“Utilitasnya lebih tinggi daripada produksi, bahkan mendekati stok. Ini sinyal bahwa Indonesia harus sangat berhati-hati,” ungkapnya.

Sebagai negara dengan konsumsi mi instan terbesar, Indonesia semakin bergantung pada impor gandum, terutama dari Rusia dan Ukraina. Penurunan drastis ekspor kedua negara pascakonflik menunjukkan betapa rentannya rantai pasok Indonesia.

Also Read

Musyda ke-17 Pemuda Muhammadiyah Bantul, Kuatkan Ideologi untuk Regenerasi

_Diplomasi Pangan: Friendshoring dan Nearshoring Jadi Solusi Strategis_

Untuk mengurangi risiko jangka panjang, Takdir menekankan pentingnya menerapkan Diplomasi Pangan melalui dua strategi utama: _Friendshoring_ dan _Nearshoring_. _Friendshoring_ adalah membangun kemitraan produksi dengan negara-negara yang stabil dan memiliki keselarasan politik jangka panjang. Sementara _Nearshoring_ berarti memindahkan atau mendekatkan lokasi produksi ke Indonesia, seperti contoh pabrik pengolahan gandum Australia yang telah beroperasi di Makassar.

Kedua strategi tersebut, menurutnya, harus masuk dalam agenda diplomasi pangan Indonesia agar ketergantungan pada impor dari wilayah konflik dapat dikurangi.

Also Read

Lembaga Halal PWM DIY Bersama UAD dan PCIM Taiwan, Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pekerja Migran di Taiwan

Takdir juga menyoroti bahwa Indonesia sebagai negara agraris belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan tersebut dalam kebijakan domestik. Ia menyebut maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, lemahnya diversifikasi pangan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam intensifikasi pertanian.

Ia menegaskan perlunya arah kebijakan yang tegas. “Pertanyaannya: apakah kita ingin membangun resiliensi atau mempertahankan dependensi? Ini harus dirumuskan bersama,” pungkasnya.

Pertemuan Kelompok Ahli ini menjadi momentum strategis bagi akademisi dan pemerintah untuk menyusun langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia di tengah gejolak geopolitik global. (FU)

Also Read

Merawat Kesantunan dalam Sensitifitas Ummat