Ikhwan Ahada: Muktamar Wahana Mengemban Amanah, Bukan Pasar Kekuasaan

Home

Berita

Wilayah

Ikhwan Ahada: Muktamar Wahana Mengemban Amanah, Bukan Pasar Kekuasaan

Redaksi MediaMU

Published Oct 31, 2026 - 13:33

6 Reads

Ikhwan Ahada: Muktamar Wahana Mengemban Amanah, Bukan Pasar Kekuasaan — Foto: Dzikril/Mediamu

Smallest Font

Largest Font

YOGYAKARTA — Muktamar dan seluruh agenda permusyawaratan Muhammadiyah bukanlah pasar untuk memperjualbelikan kekuasaan maupun jabatan. Sebaliknya, forum tersebut merupakan wahana untuk berbagi tanggung jawab dan mengemban amanah Persyarikatan.

Hal ini ditegaskan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWM DIY), Dr. Muhammad Ikhwan Ahada, M.A., dalam Kajian Malam Sabtu (KAMASTU), Jumat (30/10/2026), di Aula Gedung Muhammadiyah DIY.

Mengangkat tema "Muktamar Bukan Pasar Kekuasaan: Menjaga Kedaulatan Persyarikatan dari Kooptasi Kepentingan", Ikhwan mengingatkan pentingnya menjaga integritas forum permusyawaratan dari praktik transaksional.

“Muhammadiyah memiliki komitmen menjaga proses permusyawaratan agar tidak berubah menjadi arena perebutan jabatan,” tegasnya.

Menurut Ikhwan, potensi transaksi kekuasaan selalu ada selama manusia masih memiliki kepentingan dan keinginan untuk menguasai sesuatu. Karena itu, seluruh tingkatan permusyawaratan, mulai dari Muktamar, Musyawarah Wilayah (Musywil), Musyawarah Daerah (Musyda), Musyawarah Cabang (Musycab), hingga Musyawarah Ranting (Musyran), harus dijaga agar tidak menjadi arena perebutan kekuasaan.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah fondasi yang membuat Muhammadiyah mampu menjaga kedaulatan organisasi. Salah satunya adalah kekuatan ideologi yang menjadikan Persyarikatan konsisten dalam prinsip, keyakinan, dan praktik gerakan.

Fondasi tersebut tercermin dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas organisasi. Prinsip keagamaan dijaga dengan berpegang pada kemurnian ajaran Islam, sementara dalam pengembangan gerakan Muhammadiyah tetap terbuka terhadap kreativitas dan pembaruan.

Warisan pemikiran KH Ahmad Dahlan juga tidak berhenti sebagai pemahaman tekstual, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Gagasan tentang tauhid, pemahaman agama, dan amal sosial kemudian dilembagakan melalui berbagai dokumen ideologi Persyarikatan, mulai dari Tujuh Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Al-Qur'an, Langkah Dua Belas Muhammadiyah, Mukadimah Anggaran Dasar, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), Kepribadian Muhammadiyah, hingga Risalah Islam Berkemajuan.

Khusus Risalah Islam Berkemajuan yang dihasilkan dalam Muktamar ke-48 tahun 2022, terdapat lima karakter utama, yakni berlandaskan tauhid, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunah, menghidupkan ijtihad dan tajdid, mengembangkan sikap moderat, serta mewujudkan rahmat bagi seluruh alam.

Selain kekuatan ideologi, pengalaman sejarah turut membentuk kedewasaan Muhammadiyah. Persyarikatan telah melewati berbagai dinamika politik dan tantangan ideologi, termasuk perdebatan penerapan asas tunggal Pancasila pada dekade 1980-an.

Dalam menghadapi situasi tersebut, KH AR Fachruddin memperkenalkan istilah "jalur helm" sebagai gambaran sikap Muhammadiyah dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku tanpa kehilangan prinsip dasar organisasi.

“Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga. Muhammadiyah belajar menghadapi perbedaan, mengelola dinamika, dan menjaga keberlangsungan organisasi tanpa harus terpecah belah. Kedewasaan organisasi tidak berarti tidak memiliki perbedaan pendapat. Justru kemampuan mengelola perbedaan itulah yang menjadikan Muhammadiyah semakin matang,” papar Ikhwan.

Kedewasaan tersebut juga terlihat dari karakter organisasi yang demokratis dan egaliter. Sejumlah pengamat, seperti Mitsuo Nakamura, Hyung-jun Kim, dan Robert Hefner, turut memberikan perhatian terhadap dinamika Muhammadiyah. Persyarikatan dinilai mampu menyinergikan pemahaman terhadap teks keagamaan (ulama an-nushush) dengan realitas kehidupan (ulama al-waqi').

Artinya, Muhammadiyah tidak hanya memahami dalil agama, tetapi juga berupaya menghadirkan ajaran Islam sebagai solusi atas persoalan masyarakat. Budaya menerima perbedaan pendapat, mengutamakan musyawarah, dan memberikan ruang bagi berbagai unsur pimpinan menjadi kekuatan dalam menjaga kehidupan organisasi.

Ikhwan menegaskan, seluruh fondasi tersebut bermuara pada satu orientasi, yakni menjaga Muhammadiyah agar tetap berpegang pada tauhid, amal saleh, dan kepedulian sosial. Karena itu, menjadi janggal apabila Muktamar justru bergeser dari forum mengemban amanah menjadi arena memperdagangkan kekuasaan.

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara kekuasaan dan amanah. Kekuasaan kerap dipandang sebagai sesuatu yang ingin dimiliki, sedangkan amanah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan.

Muktamar semestinya menjadi forum untuk menentukan arah perjuangan dan membagi tanggung jawab, bukan sekadar membicarakan siapa memperoleh jabatan atau kepentingan siapa yang harus diakomodasi.

“Muktamar bukan pasar kekuasaan. Muktamar adalah forum permusyawaratan untuk berbagi tanggung jawab, menjaga kedaulatan Persyarikatan, dan mengemban amanah demi kemaslahatan umat dan kemanusiaan,” pungkasnya.