Polemik Konser Andrea Bocelli, Muhammadiyah dan MUI Soroti Rekam Jejak Penyanyi

JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia pada akhir Oktober dan awal November 2026. Sorotan tersebut berkaitan dengan solidaritas terhadap Palestina serta rekam jejak yang dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya.

Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni, menyampaikan pandangan tersebut melalui tayangan pengantar program Ruang Publik TVMu. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan.

Menurut Syafiq, komitmen menolak penjajahan dan ketidakadilan perlu diwujudkan dalam berbagai bidang, termasuk seni, olahraga, dan perdagangan. Ia mengajak masyarakat mempertimbangkan kemungkinan suatu kegiatan memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pihak yang dinilai mendukung pendudukan Israel di Palestina.

Also Read

Dukung Timnas U-23 di Piala Asia, PP Muhammadiyah Gelar Nonton Bareng

“Jika sebuah konser itu dimaksudkan untuk menggalang dana dan apalagi jika dana itu digunakan untuk menjustifikasi, mendukung kezaliman dan penjajahan, maka itu juga sesuatu yang tidak mungkin kita benarkan,” ujarnya.

Syafiq juga mengaitkan solidaritas terhadap Palestina dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak penjajahan di dunia. Ia mengajak masyarakat Indonesia terus memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi rakyat Palestina.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan bahwa sikap MUI terhadap rencana konser tersebut didasarkan pada penelusuran rekam jejak Andrea Bocelli.

Also Read

Haedar Nashir Ingatkan SUMU Harus Bawa Manfaat: Jangan Slogan Saja, Tak Ada Tindak Lanjut!

Sudarnoto menyebut penampilan Bocelli dalam acara Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010 sebagai salah satu pertimbangan MUI. Menurutnya, keterlibatan dalam acara tersebut perlu dilihat dalam konteks hubungan dengan pihak yang mendukung militer Israel.

Ia menegaskan bahwa sikap MUI bukan didasarkan pada kualitas musik, lirik lagu, maupun agama sang penyanyi, melainkan pada rekam jejak yang dinilai bertentangan dengan prinsip penolakan terhadap penjajahan.

Sudarnoto menyampaikan bahwa MUI telah mengirimkan pernyataan resmi beserta lampirannya kepada Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia berharap pemerintah segera menyampaikan sikap resmi terkait polemik tersebut.

Also Read

Wakil Ketua MPI PP Muhammadiyah Usulkan ada Kantor Pusat Media AfiliasiMu

Menurut Sudarnoto, pertimbangan ekonomi dari penyelenggaraan konser perlu ditempatkan bersama pertimbangan kemanusiaan dan solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Dari perspektif seni dan budaya, Ketua Lembaga Seni Budaya PP Muhammadiyah, Gunawan Budianto, menilai kegiatan budaya dapat menjadi sarana diplomasi atau soft power untuk membangun penerimaan terhadap kepentingan tertentu. Karena itu, ia mengajak masyarakat mencermati kemungkinan penggunaan diplomasi budaya dalam konteks hubungan politik internasional.

Gunawan mengingatkan bahwa Pembukaan UUD 1945 menegaskan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan penolakan terhadap penjajahan. Ia juga mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai penggunaan berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya, untuk membangun dukungan terhadap suatu kepentingan negara.

Also Read

LAZISMU Tegaskan Komitmen terhadap SDGs dan Asta Cita dalam RAKERNAS 2025 

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah periode 2026–2030, Dwi Setyowati, menyatakan dukungan terhadap sikap penolakan yang disampaikan MUI. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi korban konflik, terutama perempuan dan anak-anak Palestina, dalam menyikapi kegiatan seni dan hiburan.

Dwi menjelaskan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak berarti menolak seni dan budaya atau upaya pemerintah mengembangkan pariwisata. Menurutnya, pemerintah tetap dapat menghadirkan seniman internasional dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penyelenggaraannya.

Ia juga mendorong pemerintah lebih selektif dalam menyelenggarakan kegiatan publik. Menurutnya, keputusan terkait kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pendidikan sosial bagi generasi muda.

Also Read

Nelayan, Salah Satu Komunitas Khusus dalam Program Prioritas Muhammadiyah

Polemik ini menempatkan rencana konser Andrea Bocelli dalam perbincangan yang lebih luas mengenai hubungan seni, budaya, dan tanggung jawab kemanusiaan. Namun, keputusan resmi pemerintah terkait penyelenggaraan konser tersebut belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia.