News

News

MediaMU.COM

Apr 18, 2024
Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang
Breaking
Ragam Cerita Posko Mudikmu Tempel: Insiden Minibus dan Evakuasi Pemudik Terlantar Haedar Nashir: Puasa Ramadan Memberikan Nilai Tengahan Bagi Umat Muslim Alumni Sekolah Muhammadiyah Harus Punya Nilai Lebih Dan Beda Video Pendeta Gilbert Viral dan Tuai Polemik, Ini Respons Sekum PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman: RS Muhammadiyah Berazaskan Kasih Sayang, Berpihak Pada Dhuafa Jamu PP Aisyiyah, Haedar Nashir Berpesan Untuk Dekatkan Dakwah dengan Masyarakat Lazismu bersama MPM PP Muhammadiyah Salurkan 1000 Paket Zakat Fitrah dan Fidyah Abdul Mu'ti: Jadikan Idulfitri Momentum Rekonsiliasi Sosial Ketua PP Muhammadiyah Prihatin Korupsi Subur di Tengah Masyakarat yang Religius Haedar Nashir: Puasa Momentum Seimbangkan Hidup dengan Sikap 'Tengahan' Warga Muhammadiyah Lokshumawe Shalat Id Serentak di Halaman Masjid At-Taqwa Taawun Sosial Ramadan PWA DIY: Berbagi Berkah dan Pesan Kebajikan Muhammadiyah DIY Siapkan 718 Lokasi Sholat Idulfitri 1445 H, Ini Daftarnya Layani Para Pemudik, RS PKU Muhammadiyah Bantul Sediakan 3 Posko Kesehatan PDPM Sleman Tebar Kebaikan Ramadhan Bersama Steps2 Allah London di Ponpes Abu Dzar Al Ghifari Gamping Dayah Modern Ihyaaussunnah Kota Lhokseumawe Sukse Gelar Intensive Qur’anic Camp Kunjungi Pos MudikMU Masjid Ahmad Dahlan Pundong, Sekretaris PWM DIY Apresiasi Fasilitas Layanan yang Tersedia MPKU dan Klinik PKU Bambanglipuro Bersinergi dalam Program Muhammadiyah Menyapa Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H Jatuh Pada Rabu 10 April 2024 Tetap Bertugas di Lebaran, RS PKU Muhammadiyah Yogya Siap Beri Pelayanan Maksimal

MHH PWM DIY Melatih Paralegal, Siap Menyuarakan Keadilan untuk Semua

Diklat Paralegal Majelis Hukum dan HAM PWM DIY, Kamis (22/2). Foto: Dzikril Firmansyah / Mediamu

YOGYA - Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (MHH PWM DIY) mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal, selama tiga hari, Kamis-Sabtu (22-24/2) di Wisma Sakinah ‘Aisyiyah Yogyakarta. 

Diklat diikuti 21 peserta dari Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PWM DIY, PKBH FH UAD, PDM Bantul dan Gunungkidul, PD ‘Aisyiyah Sleman, DPD IMM DIY, serta dari luar DIY seperti PDM Pati dan Pekalongan, LKPH UMM, MLH PWM, LBH AP Jateng, hingga masyarakat umum. 

Seperti judulnya, diklat ini ditujukan untuk mencetak paralegal dari Muhammadiyah yang nantinya dapat memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada setiap pencari keadilan, meskipun tidak berpraktik seperti advokat. 

Artinya, paralegal hanya memberikan bantuan hukum yang sifatnya dasar, bukan berpraktek di pengadilan seperti advokat. Terlebih, menjadi paralegal itu tidak harus berlatar belakang sarjana hukum, tapi bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah bisa baca tulis, dewasa, dan lain sebagainya.

“Yang penting dia kontrol terhadap advokasi dan persoalan hukum yang ada,” kata Dr. Fani Dian Sanjaya, SH., MH., Ketua MHH PWM DIY. 

Dari diklat ini, nantinya diharapkan akan mencetak paralegal yang tersertifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional. Materi yang disampaikan meliputi keparalegalan, hukum dan demokrasi, hak asasi manusia, teknik komunikasi, penyusunan berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan, dan materi dasar yang sesuai dengan kurikulum BPHN.

Setelah diklat ini, peserta akan mengikuti pendidikan di luar kelas sebagai wujud aktualisasi dari kegiatan di dalam kelas ini. Hal tersebut untuk merealisasikan apa yang sudah diperoleh di kelas.

“Nanti bisa melalui magang, tapi dengan mentoring advokat pendamping paling lama 3 bulan untuk melakukan kegiatan litigasi dan nonlitigasi,” papar Dian. 

Lanjutnya, dari magang akan dievaluasi, apabila dinyatakan lulus akan mendapat sertifikat yang diakui oleh Kemenkumham atau gelar non-akademik, yaitu CPLA atau Certified Para Legal and Legal Aid

Setelah itu, lulusan itempatkan di setiap lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang ada di Muhammadiyah, seperti Posbakum Aisyiyah, Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah di wilayah dan daerah, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik milik Muhammadiyah termasuk bagian hukum yang ada di ortom. 

“Termasuk yang ikut pada (diklat) hari ini bisa jadi paralegal tersertifikasi dan diakui oleh pemerintah,” tandas Fani. (*) 

Wartawan: Dzikril Firmansyah 

Comment

Your email address will not be published

There are no comments here yet
Be the first to comment here