Rektor UII Minta Jabatan Akademiknya Tak Ditulis untuk Korespondensi Resmi Kampus

YOGYA - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, mengeluarkan surat edaran yang mengejutkan. Dalam  Surat Edaran Nomor: 2748/Rek/10/SP/VII/2024 yang dialamatkan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan UII tersebut, Fathul meminta agar gelar akademiknya tidak ditulis dalam korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum di lingkungan kampus, kecuali untuk dokumen seperti ijazah dan transkrip nilai.

Alasan utamanya adalah untuk mengurangi jarak sosial di kampus dan memperkuat atmosfir kolegial. Fathul juga mengecam praktik gelar akademik yang tidak sesuai dengan etika dan berharap gelar profesor tidak dianggap hanya sebagai status sosial.

Advertisement

Scroll To Continue with Content

"Latar belakangnya, satu sebetulnya, upaya itu sudah saya lakukan sejak lama, sejak saya diangkat profesor, karena kami menganggap itu kan terkait dengan jabatan akademik, yang lebih punya tanggung jawab dari pada berkah, kira-kira gitu, kan," kata Fathul pada Kamis (18/7).

MPI Usulkan Tanggal 13 Agustus sebagai Hari Pers Muhammadiyah

Fathul yang juga Wakil Ketua I Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini berusaha untuk mendorong budaya yang lebih egalitarian di kampus. Ia ingin para dosen dan staf menghargai satu sama lain berdasarkan kemampuan dan kontribusi, bukan hanya gelar akademik. Fathul juga berharap bahwa keputusannya dapat menjadi contoh bagi institusi pendidikan lainnya untuk mengurangi fokus pada status sosial dan lebih mendorong kolaborasi dan kerjasama.

Fathul mengatakan bahwa gelar akademik sering kali dianggap sebagai tanda prestasi, tetapi dalam kenyataannya, gelar tersebut sering kali tidak merefleksikan kemampuan dan kontribusi seorang individu. Oleh karena itu, ia ingin para dosen dan staf di UII fokus pada pekerjaan mereka dan kontribusi mereka terhadap institusi, bukan hanya gelar akademik.

Di akun Facebooknya, Fathul juga menyerukan hal serupa. Ia berharap rekan sejawatnya mengikuti langkahnya utuk "desakralisasi" jabatan akademik. Ia juga berharap dengan desakralisasi jabatan akademik ini, gelar profesor tidak lagi dikejar banyak orang dengan segala cara, termasuk oleh pejabat dan politisi.

Tingkatkan Kualitas SDM, UMM dan KEK Singhasari Rancang Kerja Sama dengan Pemerintah Western Australia

"Dengan segala hormat, sebagai upaya desakralisasi jabatan profesor, kepada seluruh sahabat, mulai hari ini mohon jangan panggil saya dengan sebutan prof. Para sahabat profesor yang setuju, ayo kita lantangkan tradisi yang lebih kolegial ini. Dengan desakralisasi ini, semoga jabatan profesor tidak lagi dikejar oleh banyak orang, termasuk para pejabat dan politisi, dengan menghalalkan semua cara," tulisnya.