Pendidikan Muhammadiyah Buka Akses Setara bagi Semua Latar Belakang

SURABAYA — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa praktik toleransi di lingkungan Muhammadiyah diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang inklusif tanpa paksaan agama.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda silaturahmi dan peresmian sejumlah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan, Surabaya, Jumat (1/5).

Mu’ti menjelaskan, lembaga pendidikan Muhammadiyah menerima peserta didik dari berbagai latar belakang agama. Ia menegaskan bahwa siswa non-Muslim yang menempuh pendidikan di institusi Muhammadiyah tidak dipaksa untuk berpindah keyakinan.

Also Read

Rawat Politik Kebangsaan, Muhammadiyah Canangkan Uji Publik Bagi Capres-Cawapres

“Mereka yang beragama lain tetap menjalankan agamanya hingga lulus. Tidak ada paksaan dalam beragama,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Muhammadiyah bersifat inklusif, baik dari sisi agama, sosial, maupun fisik. Dari sisi sosial, siswa dari latar belakang ekonomi berbeda belajar dalam lingkungan yang sama tanpa diskriminasi.

Selain itu, inklusivitas juga diterapkan dalam pelayanan pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan yang beragam, termasuk perbedaan kemampuan fisik dan intelektual.

Also Read

Luncurkan Program Ramadhan 1445 H, Lazismu Pusat Beri Bantuan Back To Masjid

Mu’ti menambahkan, keberadaan institusi pendidikan Muhammadiyah di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, turut membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang sebelumnya terbatas. Hal ini memberi peluang bagi anak-anak daerah untuk berkembang dan meraih cita-cita, termasuk menjadi pemimpin di daerahnya.

Ia menyebut, praktik pendidikan inklusif yang dijalankan Muhammadiyah sejalan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini mendorong penguatan pendidikan inklusif serta pengembangan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam kesempatan itu, Mu’ti juga menyampaikan bahwa pemerintah pada 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk mendukung 11.744 lembaga pendidikan di Indonesia yang membutuhkan bantuan, termasuk yang terdampak bencana.

Also Read

SUMU Siapkan Pengusaha Muhammadiyah Masuk 100 Orang Terkaya di Indonesia

“Ini bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara merata,” katanya.

Melalui pendekatan tersebut, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang terbuka, setara, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.