Pakar UMY Ingatkan Dampak Ekonomi Jangka Panjang Tingginya Putus Sekolah di Papua

YOGYA - Tingginya angka anak putus sekolah di Papua dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi jangka panjang yang serius, tidak hanya bagi wilayah tersebut, tetapi juga bagi perekonomian nasional. Jika tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, kondisi ini berisiko memperlebar ketimpangan regional serta menghambat langkah Indonesia menuju negara maju pada 2045.

Ekonom pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Romi Bhakti Hartarto, S.E., M.Ec., Ph.D., menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembentukan modal manusia yang menentukan daya saing suatu wilayah dalam jangka panjang. Tingginya angka putus sekolah akan menghambat akumulasi modal manusia di Papua dan menekan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pendidikan adalah investasi modal manusia. Ketika tingkat putus sekolah tinggi, akumulasi modal manusia akan terhambat. Dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan karena tenaga kerja yang tersedia memiliki produktivitas rendah,” ujar Romi, Jumat (2/1).

Also Read

Pendidikan Muhammadiyah Lahir Sebelum Berdirinya NKRI

Ia merujuk pada laporan Bank Dunia yang menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat putus sekolah di atas 20 persen berpotensi mengalami pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar 1–1,5 persen lebih rendah dalam satu dekade ke depan dibandingkan wilayah dengan capaian pendidikan yang lebih baik.

Romi menambahkan, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja di Papua akan membatasi kemampuan daerah tersebut dalam memanfaatkan peluang industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Akibatnya, masyarakat lokal berisiko tersisih dari sektor-sektor strategis yang justru berkembang di wilayahnya sendiri.

“Dengan tingkat pendidikan yang rendah, tenaga kerja lokal akan kesulitan masuk ke sektor industri, manufaktur, atau jasa modern. Pada akhirnya, sektor-sektor strategis tersebut justru diisi oleh tenaga kerja dari luar Papua. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan pembangunan,” jelasnya.

Also Read

PWM DIY Serius Soal Dakwah di Pilar Ekonomi, Dirikan 50 TokoMu dan DC Besar

Dari sisi nasional, tingginya angka putus sekolah di Papua juga dinilai berpotensi mengganggu pemanfaatan bonus demografi Indonesia. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah akan semakin melebar dan meningkatkan risiko Indonesia terjebak dalam _middle income trap._

Lebih lanjut, Romi menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Papua tidak lagi dapat dipandang sebagai isu sektoral, melainkan sebagai kepentingan strategis nasional. Papua, dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memberi nilai tambah secara berkelanjutan.

“Sebagai solusi jangka menengah, pemerintah dapat mendorong pembangunan _integrated school_ atau sekolah terpadu yang berjenjang dari SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menekan angka putus sekolah, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur seperti Papua,” pungkas Romi. (NF)

Also Read

UAD Kembali Menerima Mahasiswa dari Filipina, Siap Mengajar di Sekolah Muhammadiyah