Muhammadiyah Dorong Legalisasi Resmi di Taiwan, Siap Perkuat Dakwah dan Perlindungan Pekerja Migran

TAIPEI — Muhammadiyah terus memperluas kiprah dakwahnya di kancah internasional. Melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, persyarikatan berupaya memperjuangkan legalitas resmi di Taiwan agar dapat berperan lebih besar dalam dakwah, pendidikan, dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei) dan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Taiwan pada Kamis (30/10). Pertemuan tersebut membahas langkah konkret percepatan legalisasi Muhammadiyah di Taiwan, sekaligus memperkuat posisi organisasi sebagai mitra strategis pemerintah Indonesia dalam bidang sosial-keagamaan dan pemberdayaan diaspora.

“Kami memperjuangkan legalisasi Muhammadiyah di Taiwan untuk memperkuat gerakan internasionalisasi. Dengan institusi yang established, program Muhammadiyah bisa memberikan manfaat lebih besar bagi diaspora dan warga Indonesia di sini,” ujar Bachtiar.

Also Read

Jelang Semifinal Piala Asia, Haedar Nashir Beri Pesan untuk Kader Muhammadiyah di Timnas U-23

Bachtiar menjelaskan, legalisasi lembaga akan menjadi pintu masuk untuk memperluas program dakwah Islam berkemajuan yang adaptif terhadap kemajuan Taiwan di bidang ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan.

Sementara itu, Kepala KDEI Taipei, Arif Sulistyo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Muhammadiyah.

“Kami mendukung sepenuhnya upaya ini, dengan catatan Muhammadiyah perlu membentuk badan hukum berbentuk perusahaan yang memenuhi persyaratan modal dan regulasi setempat,” terang Arif.

Also Read

Nelayan, Salah Satu Komunitas Khusus dalam Program Prioritas Muhammadiyah

Menindaklanjuti hal tersebut, Bachtiar mengusulkan agar kader Muhammadiyah di Taiwan memulai langkah konkret dengan mendirikan perusahaan jasa travel agent berbasis halal tourism serta layanan pendampingan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Mulai dari penempatan, pelatihan pra-kerja, hingga advokasi kasus pekerja documented dan undocumented, Muhammadiyah bisa berperan aktif mengedukasi dan mencegah terjadinya kekerasan maupun pergaulan berisiko,” jelasnya.

Dengan jumlah PMI yang mencapai ratusan ribu orang, Muhammadiyah dinilai berpotensi besar membantu pemerintah dalam menghadirkan solusi atas berbagai kebutuhan umat, seperti akses makanan halal, fasilitas ibadah, dan kebebasan beragama di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim.

Also Read

Inilah Lima Keputusan Strategis Tanwir Muhammadiyah di Kupang

Bachtiar menutup pertemuan dengan pesan penting bagi kader:

“Kader Muhammadiyah harus bekerja keras dan kompak membangun komitmen bersama untuk dakwah global yang memberi manfaat nyata bagi umat dan bangsa.”

Kunjungan ini menjadi langkah awal Muhammadiyah dalam memperkuat posisi sebagai mitra strategis pemerintah Indonesia di Taiwan, sekaligus mengokohkan gerakan internasionalisasi dakwah Islam berkemajuan.

Also Read

PP PM dan PWPM DIY Islah, Ketua PWM DIY: Terima Kasih Sudah Menunjukkan Kedewasaan