YOGYA - Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adakan kegiatan Forum Nelayan dengan tema "Kapling Laut: Nasib Nelayan Diombang-ambingkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur" di Aula Kantor PP Muhammadiyah Jl. Cik Di Tiro, Yogyakarta, Sabtu (29 Rabi'ul Awwal 1445 H bertepatan 14 Oktober 2023) yang dibuka Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. 

Dalam kegiatan tersebut juga mengundang kelompok nelayan di berbagai daerah yang mengikuti secara offline dan online untuk menyimak pemaparan yang disampaikan Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2014-2019), Ketua Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir MPM PP Muhammadiyah Prof. Saudi, Prof. Marsudi (Pakar Hukum Kelautan UGM). 

Ketua MPM PP Muhammadiyah, Nurul Yamin, mengatakan, nelayan sebagai salah satu komunitas khusus termasuk dalam program prioritas Muhammadiyah. "Khususnya Majelis Pemberdayaan Masyarakat," kata Nurul Yamin. 

Poin penting Keputusan Muktamar ke-48 di Surakarta (2022), bagaimana memajukan dan mencerahkan komunitas-komunitas khusus di akar rumput. 

Majelis Pemberdayaan Masyarakat menerjemahkan salah satu akar rumput  yang harus bersama-sama dimajukan adalah nelayan Indonesia. "Kehadiran negara dan pasar juga menjadi penentu utama dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan," kata Yamin, yang menyoroti pentingnya integrasi. 

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, berharap agar negara harus hadir untuk kepentingan semua pihak. "Terkhusu adalah bagi nelayan di akar rumput," katanya. 

Sekarang ini sudah ada Undang-Undang yang dibuat terkait dengan penangkapan terukur. Bagi Anwar Abbas, secara konten dan isi sudah bagus. "Dalam implementasinya jangan sampai menjadi tidak bagus karena mentalitas penegak hukum dan pemerintah," ujar Anwar Abbas. (*) 

Wartawan: Affan Safani Adham