Muhammadiyah Bangun Tata Kelola SPPG yang Profesional dan Akuntabel

YOGYAKARTA — Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (BPPG) Muhammadiyah memperkuat tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Penanggung Jawab serta Pengawas BPPG Muhammadiyah Zona 1 yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (16/6).

Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari transformasi kelembagaan untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan SPPG Muhammadiyah.

Menurutnya, dalam sistem tata kelola yang baru, fungsi penanggung jawab dan pengawas di setiap SPPG dipisahkan secara tegas guna meningkatkan efektivitas kerja dan memperkuat pengawasan.

Also Read

Haris dan Fatia Bebas, Ini Kata MHH PP Muhammadiyah 

“Karena program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah yang didanai APBN, maka pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati dan akuntabel,” ujar Yamin.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan BPPG Muhammadiyah juga berada dalam pengawasan internal Persyarikatan, yakni melalui Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan (LPPK) PP Muhammadiyah serta Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) PP Muhammadiyah.

Dalam arahannya, Yamin menegaskan tiga prinsip utama yang wajib dijalankan seluruh pengelola SPPG. Pertama, menjamin keamanan pangan yang halal, tayib, dan aman. Kedua, mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Ketiga, membangun hubungan kerja yang harmonis antara kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi.

Also Read

Agus Taufiqurrahman: Jika Otak Pintar dan Akhlak Baik Disatukan, Indonesia akan Maju

“Kalau terjadi harmoni yang baik sesuai dengan standar aturan yang ditentukan, maka itu menjadi bagian dari proses yang kita harapkan. Muhammadiyah juga tidak mentolerir adanya penyimpangan. Karena itu, mari bersama-sama menjaga marwah Persyarikatan,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut mendapat apresiasi dari Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief. Ia menilai pengembangan SPPG harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola, profesionalisme, dan sistem pengawasan yang berkelanjutan.

“Yang kita bangun bukan sekadar unit layanan, tetapi sebuah ekosistem yang menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap hukum, dan semangat melayani harus menjadi fondasi utama,” kata Hilman.

Also Read

Apresiasi Presiden Prabowo Subianto terhadap Kontribusi Muhammadiyah

Melalui kegiatan ini, BPPG Muhammadiyah berharap seluruh SPPG di wilayah Zona 1 dapat menjalankan tugas secara profesional, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperkuat kontribusi Muhammadiyah dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, berdaya, dan berkelanjutan.