Haedar Nashir: Indonesia Butuh Roadmap Pendidikan Jangka Panjang, Bukan Kebijakan Berganti Tiap Rezim
Smallest Font
Largest Font
YOGYAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., menegaskan bahwa Indonesia memerlukan roadmap pendidikan jangka panjang yang berorientasi pada cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar kebijakan yang berubah mengikuti pergantian pemerintahan. Menurutnya, pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk membangun peradaban, bukan sebagai alat kekuasaan maupun kepentingan finansial.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar saat memberikan amanat pada peresmian Gedung Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS), Sabtu (4/7). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A.
"Jangan letakkan pendidikan sebagai faktor kekuasaan, apalagi menjadi faktor uang. Salah kalau kita menempatkan pendidikan sebagai dua faktor tersebut. Siapa pun yang menjadi kepala dinas, direktur, atau pejabat publik lainnya, semua itu bukan urusan kekuasaan," tegas Haedar.
Also Read
Haedar menilai sektor pendidikan merupakan salah satu bidang paling kompleks dalam kehidupan berbangsa. Namun hingga kini, Indonesia dinilai belum memiliki strategi jangka panjang yang mampu menjaga kesinambungan pembangunan pendidikan lintas pemerintahan.
Menurutnya, sejak masa pascakemerdekaan, pergantian rezim hampir selalu diikuti perubahan arah kebijakan sehingga pembangunan pendidikan lebih banyak didominasi program-program jangka pendek.
"Kita belum memiliki roadmap tentang bagaimana strategi jangka panjang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai ultimate goal pendidikan. Yang sering terjadi adalah kebijakan-kebijakan praktis pada setiap periode pemerintahan. Itu memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab kebutuhan jangka panjang," imbuhnya.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu juga mengingatkan agar visi Indonesia Emas 2045 tetap berpijak pada amanat konstitusi, bukan sekadar menjadi agenda politik yang berubah setiap lima tahun.
Menurut Haedar, negara memang memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun, ketika negara belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, lembaga pendidikan swasta hadir sebagai mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Ketika pemerintah diberi kewajiban konstitusional untuk menyediakan pendidikan bagi semua warga negara, semestinya seluruh kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi. Namun, ketika hal itu belum sepenuhnya dapat dilakukan, maka lembaga swasta hadir untuk mengambil bagian," tuturnya.
Ia menegaskan, Muhammadiyah telah menjalankan peran tersebut selama lebih dari satu abad dengan membuka akses pendidikan bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.
Kini, lanjutnya, pengabdian Muhammadiyah di bidang pendidikan terus berkembang dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari dakwah sekaligus ikhtiar mencetak generasi bangsa yang unggul.
"Hampir satu abad lebih Muhammadiyah mendidik anak-anak bangsa dari keluarga menengah ke bawah. Itu merupakan bentuk pengabdian yang luar biasa, bahkan telah dimulai sebelum Indonesia merdeka," katanya.
Mengakhiri sambutannya, Haedar mengajak Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal Muhammadiyah maupun 'Aisyiyah untuk terus melakukan pembaruan dalam tata kelola pendidikan agar mampu menjawab tantangan zaman.
Menurutnya, transformasi pendidikan harus dijalankan secara berkelanjutan melalui tahapan reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, hingga transformasi kelembagaan.
"Yang diperlukan saat ini adalah reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, bahkan transformasi dalam strategi pengelolaan pendidikan. Semua itu merupakan tahapan yang saling berkesinambungan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju," pungkasnya.
Editors Team
Redaksi MediaMU
Author
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow
