Wakil Ketua MPI PP Muhammadiyah Roni Tabroni Luncurkan Buku Jurnalisme untuk Kemanusiaan

JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah, Roni Tabroni, meluncurkan buku terbarunya berjudul Jurnalisme untuk Kemanusiaan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (10/7). Melalui buku tersebut, ia menawarkan paradigma jurnalisme yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mampu menggerakkan kepedulian sosial dan menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat.

Peluncuran buku dikemas dalam diskusi yang menghadirkan Direktur TvMu Makroen Sanjaya, Ketua LAZISMU Ahmad Mujadid Rais, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari, serta Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa sebagai pembahas.

Dalam sambutannya, Roni menjelaskan bahwa buku Jurnalisme untuk Kemanusiaan merupakan kelanjutan dari karya sebelumnya, Jurnalisme Filantropi, yang lebih banyak membahas konsep dan landasan akademis. Buku terbaru ini disusun sebagai jawaban atas kebutuhan mahasiswa, akademisi, dan praktisi media yang menginginkan panduan penerapan konsep tersebut dalam praktik jurnalistik.

Also Read

Ternyata Ada Perbedaan Antara Tabula Rasa dan Fitrah dalam Islam, Abdul Mu'ti Beri Penjelasan

Menurut Roni, jurnalisme filantropi tidak cukup berhenti pada penyampaian fakta.

"Jurnalisme filantropi bukan sekadar menyampaikan fakta, melainkan menghubungkan informasi dengan aksi nyata untuk kemaslahatan publik," ujarnya.

Karena itu, buku ini memuat panduan praktis yang dapat diterapkan di ruang redaksi, mulai dari perencanaan liputan, pengumpulan data, penyusunan naskah, pembangunan ekosistem media, hingga model bisnis yang memungkinkan media tetap berkelanjutan tanpa kehilangan orientasi kemanusiaan.

Also Read

Haedar Nashir: Indonesia Harus Dibangun dengan Pemikiran Moderasi dan Multi Perspektif

Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) tersebut menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar menjadi pencatat peristiwa.

"Media yang baik bukan hanya menghadirkan informasi, tetapi juga mampu menggerakkan kepedulian dan menghadirkan solusi bagi masyarakat," katanya.

Roni menambahkan, gagasan jurnalisme filantropi sejatinya berakar kuat pada budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, tolong-menolong, dan semangat berbagi. Menurut Komisioner KPID Jawa Barat periode 2020–2024 itu, karakter tersebut menjadi modal sosial penting untuk membangun praktik jurnalistik yang mampu membangkitkan solidaritas publik.

Also Read

Pendewasaan Berpolitik Jadi Harapan Haedar Nashir untuk Tahun 2024

Gagasan tersebut mendapat apresiasi dari Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari. Ia menilai jurnalisme dan kemanusiaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, liputan mengenai anak-anak yang harus menyeberangi sungai menggunakan tali karena belum adanya jembatan, maupun masyarakat yang setiap hari melintasi jalan rusak, seharusnya tidak berhenti sebagai kisah yang menyentuh, tetapi mampu mendorong perubahan kebijakan.

"Melalui liputan ini diharapkan pemangku kepentingan, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dapat segera membangun jembatan atau memperbaiki jalan yang rusak," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menegaskan bahwa nilai kemanusiaan merupakan fondasi utama praktik jurnalistik. Dengan gaya khasnya, ia bahkan berseloroh agar pada cetakan berikutnya judul buku tersebut ditambah satu kata menjadi Memang Jurnalisme untuk Kemanusiaan, karena menurutnya jurnalisme sejak awal lahir untuk membela kepentingan manusia.

Also Read

LAZISMU Targetkan Penghimpunan Dana 610 Miliar di 2025

Lebih lanjut, Teguh mengingatkan bahwa jurnalisme tidak cukup hanya bekerja di hilir dengan memberitakan dampak suatu peristiwa, tetapi juga harus hadir di hulu melalui fungsi mitigasi.

"Tidak cukup kita hanya bergerak membantu korban kerusakan lingkungan. Ada hal di hulu yang harus kita lakukan untuk memitigasi jatuhnya korban. Misalnya dengan mengawal kebijakan tata kelola lingkungan sehingga tidak merusak alam dan kebijakan pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang ekstrem," katanya.

Ia mengibaratkan media tidak boleh hanya menjadi "pemadam kebakaran" yang hadir setelah bencana terjadi. Sebaliknya, jurnalisme harus mampu mengawal kebijakan publik, mengingatkan berbagai potensi persoalan sejak dini, dan berkontribusi mencegah lahirnya krisis kemanusiaan.

Also Read

Gelar Festival Pers dan Literasi, Muhammadiyah Dorong Tradisi Literasi dan Media di Persyarikatan