Arif Jamali Muis Soroti Peran Strategis Dewan Pendidikan pada Rakornas IV di Yogyakarta

YOGYA — Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IV di Hotel Lamora, Yogyakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta ini menjadi ajang strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kapasitas pendidikan nasional.

Acara yang dihadiri sekitar 450 peserta dari Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia itu juga turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Drs. H. Tamsil Linrung, Ketua DPRD Kota Yogyakarta FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H., Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta Dr. Khamim Zarkasih Putra, M.Si., Ketua Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia Drs. Joko Riyono, S.E., S.H., M.H., dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori, S.E., M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY sekaligus Staf Khusus Bidang Pembelajaran dan Sekolah Unggul Kemendikdasmen, Arif Jamali Muis, S.Pd., M.Pd., menyoroti pentingnya peran strategis Dewan Pendidikan sebagai mitra kritis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pendidikan nasional. Ia menilai bahwa kolaborasi yang solid antara Dewan Pendidikan dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Also Read

Optimisme PCM Kotagede 2022-2027 Usai Dikukuhkan

Dewan Pendidikan, menurut Arif, memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah, sekaligus memastikan arah kebijakan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, forum seperti Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas wilayah.

Rakornas IV Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2025 ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah dan Dewan Pendidikan, mengidentifikasi tantangan serta capaian program di daerah, hingga menyusun rumusan rencana aksi untuk tahun 2025 dan 2026. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang untuk membahas usulan pembentukan landasan hukum yang lebih kuat bagi Dewan Pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.