Anwar Abbas Soroti Kebijakan Yang Bias Terhadap Kelompok Marjinal, Jadikan Nelayan Tidak Sejahtera

YOGYAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi nelayan di Indonesia yang masih banyak yang hidup dalam kondisi sulit. Kemiskinan telah membuat profesi nelayan semakin kurang diminati.

Menurut Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2021, jumlah nelayan di Indonesia terus mengalami penurunan sebanyak 330.000 orang selama tahun 2010–2019. Bahkan, menurut data Kemendagri, jumlah nelayan di Indonesia hanya mencapai 1,27 juta orang pada akhir tahun 2022.

Dalam Forum Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah yang diadakan di Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro, Yogyakarta, Anwar Abbas menganggap situasi tersebut terjadi karena pemerintah belum memberikan perhatian yang memadai terhadap kelompok nelayan dan masyarakat ekonomi rendah.

Rakerwil LRB PWM DIY Bangun Konsolidasi dan Kolaborasi

Selain itu, ia juga mencatat bahwa pemerintah kurang memiliki kebijakan afirmatif yang konsisten untuk kelompok marginal. Menurutnya, kebijakan publik di Indonesia cenderung mendukung pemodal besar dan kelompok ekonomi atas.

Anwar Abbas menyoroti bahwa secara konstitusional, tugas negara adalah melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyat. Namun, fakta dan data menunjukkan bahwa pemerintah dan negara cenderung mensejahterakan lapisan atas masyarakat saja.

“Semestinya tugas ini secara konstitusional adalah tugas negara. Di UUD 1945 dinyatakan tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, dan mensejahterahkan rakyat. Tapi berdasar data dan fakta yang ada, pemerintah dan negara berhasil mensejahterahkan masyarakat lapisan atas saja,” kritiknya.

PC Pemuda Muhammadiyah Kalirejo Bangun Kompetensi Kerja Lewat Pelatihan Teknik Pemasangan Atap Baja Ringan

Sambil mendesak pemerintah untuk memperhatikan masyarakat marginal, Anwar Abbas juga mengapresiasi upaya Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah dalam memajukan kehidupan nelayan melalui program JALAMU (Jamaah Nelayan Muhammadiyah). Selain memberikan bantuan dan pemberdayaan langsung di lapangan, ia mendorong MPM untuk secara aktif memantau dan mengontrol kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan nelayan dengan pendekatan kritis, konstruktif, dan solutif, sesuai dengan semangat gerakan Muhammadiyah, termasuk Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid.

Forum diskusi ini diikuti oleh perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia, baik secara tatap muka maupun daring, dan menghadirkan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, sebagai pembicara utama.