Pakar Sebut Pemanfaatan Big Data dan AI Bisa Bentuk Sistem Pemerintahan yang Efektif

YOGYA - Metode perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia telah mengalami perubahan yang cepat dan signifikan dalam kurun beberapa tahun terakhir. Berkembangnya penggunaan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) di sektor pemerintahan pada dasarnya juga bisa menjadi inovasi, khususnya untuk mengatasi tantangan multisektor, baik secara penerapan maupun pengukuran kebijakan yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Upaya dalam membangun jembatan antara teknologi dan sistem pemerintahan yang efektif tersebut, menjadi fokus dari International Conference on Governance and Politics (ICGP). Konferensi akademis dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang bertujuan untuk mengeksplorasi potensi Big Data dan AI dalam meningkatkan keberhasilan serta responsifitas dari struktur kebijakan di pemerintahan. 

Dr. Mardhani Riasetiawan, seorang pakar dalam Big Data dan AI, yang sekaligus menjadi pembicara dalam ICGP pada Kamis (8/8) menyebutkan salah satu contoh Big Data dan AI yang berhasil dimanfaatkan. Salah satunya adalah pemanfaatan AI yang telah diimplementasikan untuk mendukung komunitas masyarakat di daerah yang bertransfomrasi menjadi Smart City.

“Kulon Progo menjadi salah satu contoh Smart City yang ada di Yogyakarta, bahkan menempati posisi kedua dalam Smart City Index di Yogyakarta. Saya menjadi salah satu dewan penasihat di sana, dan apa yang kami lakukan adalah mendukung pengembangan produk dan komoditas lokal menggunakan teknologi. Konsep Smart City yang kami usung tidak menggunakan teknologi untuk mengubah, melainkan memaksimalkan potensi dan sumber daya sekaligus meminimalisir resiko,” ujar Mardhani di ruang Amphitheater Gedung Pascasarjana UMY.

Dosen Universitas Gadjah Mada ini juga menyoroti permasalahan fundamental yang dialami jika ingin mengoptimalkan Big Data dan AI dalam sistem pemerintahan. Yakni persebaran data yang masih berserakan, sehingga akan sulit untuk menemukan satu sumber data yang akurat. Hal tersebut menurutnya yang menyebabkan Big Data dan AI tidak dapat melakukan pemodelan atas informasi dan pengetahuan dengan benar karena banyaknya sumber data. Menurut Mardhani, pemodelan dari Big Data dan AI dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan dengan memberikan data akurat yang telah diolah, berbeda dengan keputusan yang diambil berdasarkan naluri karena tidak tersedianya data.

“Seperti ketika terjadi pandemi COVID-19, karena tidak ada data yang merefleksikan kondisi aktual di lapangan, maka keputusan yang diambil berdasarkan percobaan yang belum teruji. Maka walaupun teknologi AI telah ada, namun tidak dilengkapi dengan data akurat akan menjadi percuma. Perlu adanya standarisasi data, sehingga AI dapat mengintegrasikan berbagai data tersebut dan menyusun informasi untuk kemudian dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan,” imbuhnya.

ICGP yang merupakan salah satu focals atau fokus dari International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI) UMY ke-8 tahun ini memperluas kesempatan bagi peserta untuk saling berkolaborasi merumuskan dan bertukar ide, serta solusi atas isu yang dibahas. Berada di bawah naungan program studi Ilmu Pemerintahan UMY, tahun pertama dari pelaksanaan ICGP telah menerima 67 artikel ilmiah dari seluruh peserta yang berasal dari Malaysia, Taiwan, Amerika Serikat, dan Indonesia. Dengan pembahasan permasalahan di lingkup lingkungan, keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur, kebijakan lingkungan, ekonomi sosial, dan hukum.

Seluruh permasalahan tersebut dianggap krusial dalam menavigasi kompleksitas dari pemerintahan modern dan mencari solusi yang berkelanjutan untuk masyarakat. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Dr. Tunjung Sulaksono, M.Si. menyebutkan bahwa penyediaan informasi terkait hal tersebut juga dapat dipelajari oleh mahasiswa UMY melalui pembelajaran mata kuliah.

“Terdapat mata kuliah khusus terkait Analisis Big Data yang mempelajari bagaimana membuat keputusan berbagai data yang telah terstruktur, melalui pengolahan data yang juga mereka pelajari. Kami di UMY tidak hanya fokus membahas bagaimana pemerintah menggunakan data, namun juga para masyarakat agar dapat memilih dan memilah data yang benar dan tidak termakan disinformasi,” pungkas Tunjung.