Usulan dari Ponorogo dan Jejak Kepeloporan ‘Aisyiyah dalam Isu Inklusi

YOGYAKARTA — Sejak era awal kemerdekaan, suara perempuan Muhammadiyah telah bergema dalam wacana keagamaan dan kebangsaan. Salah satunya terekam dalam laporan utama Majalah Suara Muhammadiyah yang memuat usulan dari Ponorogo agar materi kongres membahas secara khusus peribadatan perempuan serta melibatkan ulama perempuan.

Untuk merefleksikan hal tersebut, PP 'Aisyiyah dan Suara Muhammadiyah menggelar acara Bedah Buku "Menafsir Ulang Problem Gender, Difabel, dan Inklusi Sosial dalam Perspektif Islam Berkemajuan", Jumat (26/12), di Grha Suara Muhammadiyah, Jalan KH. Ahmad Dahlan no. 107, Kota Yogyakarta. 

Direktur Media dan Publikasi Suara Muhammadiyah, Isngadi Marwah Atmadja, menjelaskan laporan dari Suara Muhammadiyah yang menunjukkan dengan jelas keseriusan ‘Aisyiyah, khususnya dari Ponorogo, dalam mengajukan agenda keagamaan yang berpihak pada perempuan.

Also Read

Rakernas MEBP Dorong Kemandirian Muhammadiyah lewat kekuatan Ekosistem Ekonomi

“Sudah sangat jelas, itu usulan Ibu-ibu ‘Aisyiyah Ponorogo. Mereka mendorong pembahasan peribadatan perempuan dan pelibatan ulama perempuan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, perhatian ‘Aisyiyah terhadap isu-isu tersebut bukanlah hal baru. “’Aisyiyah benar-benar menseriusi hal-hal seperti ini. Ini bukan sekadar pilihan, tetapi memang tugas dan kewajiban sucinya,” tegas Isngadi.

Bahkan di era sekarang, Isngadi menilai peran ‘Aisyiyah justru semakin strategis. Kompleksitas persoalan sosial menuntut kehadiran gerakan perempuan Islam yang berkemajuan dan berdaya jawab. “Ini memang eranya ‘Aisyiyah, yang ikut mengatur dan menentukan arah peradaban, bahkan arah bangsa ini,” ujarnya.

Also Read

PDM dan PDA Kota Medan dilantik, Prof. Abdul Mu’ti: Bukan Sekadar Seremoni Tapi Penting Untuk Menunaikan Amanah.

Sementara itu, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PP ‘Aisyiyah, Casmini, menyoroti urgensi buku yang dibedah tersebut. Buku ini merupakan hasil kolaborasi Program INKLUSI PP ‘Aisyiyah dengan Penerbit Suara Muhammadiyah, yang dirancang sebagai panduan dakwah dan gerakan inklusif.

Casmini merinci lima pesan utama buku tersebut. Pertama, mengubah cara pandang dan bahasa dakwah agar lebih inklusif terhadap isu gender, disabilitas—termasuk disabilitas alami akibat usia—dan kelompok rentan lainnya. Kedua, memastikan ruang inklusif benar-benar hadir dalam gerakan ‘Aisyiyah, bukan sekadar slogan. “Inklusi harus menjadi ruh gerakan,” katanya.

Ketiga, keterlibatan kelompok rentan harus bersifat substantif, bukan simbolik. Keempat, penguatan kaderisasi melalui literasi Islam Berkemajuan yang menjadi ciri khas ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah. Kelima, menjadikan amal usaha ‘Aisyiyah sebagai teladan praktik inklusi, khususnya bagi penyandang disabilitas, sekaligus mengubah cara mubaligat berdakwah agar lebih berkeadilan.

Also Read

UAD Kembali Menerima Mahasiswa dari Filipina, Siap Mengajar di Sekolah Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, turut menegaskan pentingnya buku ini sebagai pegangan para mubaligat ‘Aisyiyah. “Buku ini seharusnya dimiliki oleh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu mubalig-mubalig ‘Aisyiyah di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Tri menambahkan, pemikiran ‘Aisyiyah sejak awal meniscayakan pemuliaan perempuan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. “Dalam Pokok-Pokok Pikiran ‘Aisyiyah Abad Kedua sangat jelas, laki-laki dan perempuan itu setara. Yang membedakan hanyalah kodrat,” tegas Koordinator Program INKLUSI ‘Aisyiyah tersebut.

Ia juga menyoroti isu disabilitas sebagai bagian penting dari dakwah dan gerakan sosial Muhammadiyah–‘Aisyiyah. Prinsip no one left behind harus diwujudkan secara nyata. “Tidak seorang pun boleh ditinggalkan, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” katanya.

Also Read

PCM Sentolo Gelar Pengajian Songsong Ramadhan

Selain itu, buku ini juga mengangkat berbagai isu sosial inklusif lainnya, seperti penyintas HIV/AIDS, perempuan korban kekerasan, serta anak-anak—baik perempuan maupun laki-laki—yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. “Kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalkan tidak boleh diabaikan, tetapi harus menjadi perhatian bersama,” tandas Tri.

Bedah buku ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Niki Alma Febriana Fauzi (Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah) dan Lailatis Syarifah (Koordinator Divisi Perkaderan Utama Majelis Pembinaan Kader PP ‘Aisyiyah).