Tentang PPKM: Wong Jogja Itu Luar Biasa Baiknya, Harusnya Diimbangi dengan Keadilan Pemerintah

YOGYAKARTA — Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) luar biasa kepeduliannya kepada sesama. Sehingga, pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro) yang sekarang sedang berjalan mestinya bisa berjalan baik. Dengan catatan, ada ketegasan dan keadilan yang diterapkan pemerintah.

Point itu mengemuka dalam Diskusi Entheng-Enthengan yang diadakan Radio Streaming SA 14, Sabtu (3/7) malam. Radio ini dipancarkan dari Kantor PDM Kota Yogyakarta di Jalan Sultan Agung nomor 14 Yogyakarta.

Dua narasumber utama pada malam itu adalah H. Budi Setiawan, S.T. (Ketua MDMC PP Muhammadiyah) dan Arif Jamali Muis, M.Pd. (MCCC PWM DIY). Dalam acara yang dipandu Azam Sauki Adham itu mestinya menghadirkan Heroe Purwadi (Wakil Walikota Yogya dan Satgas Covid-19 Kota Yogya) tapi yang bersangkutan berhalangan hadir.

“Masyarakat Yogyakarta itu luar biasa kepeduliannya pada sesama. Malam-malam diminta memakamkan jenazah karena covid ya berangkat. Tidak ada perasaan berat. Mestinya ini menjadi modal utama suksesnya PPKM,” kata Budi Setiawan.

Hebatnya masyarakat tersebut harus didukung dengan ketegasan pemerintah. Ia mengaku sangat heran, pada hari pertama pelaksanaan PPKM di DIY (Sabtu, 3/7) jalanan tetap ramai seperti biasa. Warung-warung makan juga buka dan ramai. “Kok nggak ada bedanya dengan tidak ada PPKM?” tutur Budi keheranan.

Hal sama diungkapkan Arif Jamali Muis. Menurutnya, pemerintah harus tegas melaksanakan PPKM sekarang ini. Peningkatan jumlah positif Covid-19 di Yogya yang sangat tinggi harus direspon dengan ketegasan. “Tadi saya lihat Malioboro tetap ramai, seperti tidak sedang terjadi apa-apa,” ungkapnya.

Kami anggota masyarakat Yogya, kata Arif, pasti ikut apa yang diputuskan pemerintah. Asal, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setegas-tegasnya. “Ajaklah kami dalam program PPKM. Selama ini belum pernah kami diundang untuk diajak rembugan soal PPKM. Padahal sudah berapa banyak Muhammadiyah berbuat,” kata Arif Jamali.

Pengakuan Gatot, salah seorang pelaku usaha, setali tiga uang. Menurutnya, ia dan kawan-kawannya pasti ikut apa yang diputuskan pemerintah. Tapi, katanya, “Untuk PPKM inipun ada dua keputusan berbeda. Katanya kami boleh berjualan dengan syarat tertentu, misalnya ada batasan jam buka dan jenis layanan. Tapi tadi kami menerima surat yang isinya harus tutup selama PPKM. Lho ini bagaimana?”

Bahkan, kata Gatot, ia melihat dengan mata kepala sendiri, wisatawan masih banyak yang berseliweran di kompleks Alun-Alun Utara. “Saya juga melihat wisatawan asing. Ketidakadilan seperti ini yang sering mengganggu kami. Padahal jika akhirnya sama-sama mati, kami lebih suka mati ketika sedang berjuang mencari nafkah dibandingkan mati di rumah karena kaliren,” katanya dengan ringan. (*)

---

Wartawan/Editor: Heru Prasetya