Stafsus Menteri Desa: Pemuda Muhammadiyah Harus Jadi Pelopor, Pelangsung, dan Penyempurna Membangun Desa

YOGYAKARTA — Staf Khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Muhammad Khoirul Huda, M.Pd., menegaskan pentingnya peran strategis kader Pemuda Muhammadiyah dalam pembangunan desa. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pemateri dalam Diskusi Penguatan Kapasitas Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWPM DIY) bertema “Menyemai Sinar Kecil dari Desa: Menata Ulang Peran Pemuda dalam Pembangunan Desa”, Sabtu malam Ahad (17/1), di Aula Gedung Muhammadiyah DIY, Jalan Gedongkuning no. 130 B, Rejowinangun, Kota Yogyakarta.

Dalam paparannya, Khoirul Huda mendorong kader Pemuda Muhammadiyah untuk tampil sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna dalam setiap proses pembangunan, khususnya di tingkat desa. Ia menilai Muhammadiyah membutuhkan lebih banyak kader dengan keahlian tertentu yang siap menjawab tantangan zaman.

“Muhammadiyah perlu banyak kader yang ahli di bidang-bidang strategis. Maka, ayo perbaiki diri terlebih dahulu untuk bisa menerima tantangan baru,” ujarnya.

Also Read

PRM TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL TERIMA TANAH DARI UMY

Ia menyoroti kondisi kader Muhammadiyah saat ini yang telah banyak berkiprah di ranah legislatif dan eksekutif. Menurutnya, situasi tersebut bisa menjadi peluang besar, namun juga tantangan apabila tidak diimbangi dengan kapasitas dan integritas yang kuat.

Lebih lanjut, Khoirul Huda memaparkan tiga bentuk gerakan yang dapat dilakukan kader Pemuda Muhammadiyah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.

Pertama, gerakan agitatif, yakni memanfaatkan energi dan aktivitas pemuda untuk mendorong, mengawal, serta mengadvokasi kebijakan publik. Ia mencontohkan gerakan jihad konstitusi Muhammadiyah yang menggugat pasal-pasal undang-undang yang merugikan rakyat, serta berbagai bentuk aksi lain seperti diskusi publik, petisi, demonstrasi, hingga class action.

Also Read

Resmi Dikukuhkan, PCM dan PCA Jetis Bantul Periode 2022-2027

“Ini merupakan jalan nahi munkar-nya Muhammadiyah dalam ranah kebijakan,” tegasnya.

Kedua, gerakan afirmatif, yaitu mengafirmasi dan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jika terdapat program yang baik, kader diharapkan tidak hanya mendukung, tetapi juga terlibat langsung dalam pelaksanaannya, termasuk melalui upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketiga, gerakan alternatif atau edukatif, yang disebut Khoirul Huda sebagai trademark Muhammadiyah. Menurutnya, ketika suatu kebijakan atau program dirasa kurang efektif, Muhammadiyah hadir dengan solusi nyata melalui amal usaha dan gerakan sosial.

Also Read

Klithih Emoh, Besutan LSBO PDM Kota Layak Diapresiasi

“Banyak contoh yang sudah kita lakukan, seperti sekolah, rumah sakit, panti, hingga berbagai gerakan pengolahan sampah dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2014-2016 itu.

Ia juga menekankan besarnya peluang sinergi antara kader Pemuda Muhammadiyah dengan Kemendes PDT RI, khususnya melalui program desa wisata, desa ekspor, dan berbagai skema pemberdayaan ekonomi lainnya. Dengan penguatan ekonomi desa, masyarakat dinilai dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya.

Menutup pemaparannya, Khoirul Huda mengajak Pemuda Muhammadiyah untuk mulai memikirkan pengembangan posisi strategisnya ke depan. Ia menyebut Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) sebagai katalisator perubahan, namun menegaskan bahwa tidak ada jaminan bagi kader akan otomatis menduduki posisi tertentu tanpa kesiapan kompetensi.

Also Read

PDM dan PDA Kota Medan dilantik, Prof. Abdul Mu’ti: Bukan Sekadar Seremoni Tapi Penting Untuk Menunaikan Amanah.

“Persaingan hari ini makin keras. Kompetensi harus menjadi pegangan, di samping memanfaatkan jejaring dan pergaulan luas untuk kepentingan umat,” pungkasnya.