Revisi UU TNI Resmi Sah, Mahasiswa dan Aktivis Jogja Geruduk DPRD DIY
Smallest Font
Largest Font
YOGYA – Revisi UU TNI resmi disahkan oleh DPR RI pada Kamis (20/3). Sontak hal ini menimbulkan kemarahan mahasiswa dan aktivis Indonesia yang tak mau Dwifungsi TNI kembali lagi ke permukaan.
Alhasil, para mahasiswa dan aktivis melakukan demonstrasi menolak UU TNI secara serentak di berbagai daerah, tak terkecuali di Yogyakarta. Sejumlah massa aksi di "Kota Pelajar" yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil, Forum Cik Ditiro, dan sebagainya mendatangi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menuntut pembatalan UU TNI.
Mereka menggelar berbagai aksi selain orasi dan membentangkan spanduk-spanduk berukuran besar di lobi DPRD DIY. Mulai dari teaterikal, pengibaran bendera setengah tiang, hingga membakar safety cone di halaman DPRD DIY.
"Demokrasi masyarakat sipil kini sedang terancam, menyusul disahkannya revisi UU TNI yang mengizinkan tentara mengisi jabatan-jabatan publik di luar sektor pertahanan," kata juru bicara aksi DPRD DIY Bung Koes.
Massa aksi menilai, dengan watak tentara yang bersifat hierarkis dan bergerak berdasarkan sistem komando, pengelolaan pemerintahan Indonesia lewat UU TNI berpotensi mengarah pada otoritarianisme.
“Kami melihat situasi hari ini mengarah ke situasi zaman kekuasaan Soeharto yang militeristik karena adanya dwifungsi ABRI/TNI," kata dia.
Senada, Marsinah yang salah satu juru bicara Gerakan Jogja Memanggil menilai potensi bangkitnya otoritarianisme di Indonesia lewat UU TNI. Potensi itu makin mengarahkan kehidupan demokrasi kembali memburuk pada masa depan.
"Dengan sesukanya seperti Orde Baru yang di masa lalu melakukan pembunuhan dan pemenjaraan massal pada rakyat tanpa pengadilan," kata dia.
Ia lantas menyebut sederet kasus kekerasan melibatkan tentara di masa Orde Baru seperti peristiwa Tanjung Priok, Talangsari di Lampung, Santa Cruz di Timor Timur, Penembakan Misterius (Petrus), dan masih banyak lagi kasus lainnya. "Selain krisis sosial, gara-gara pemerintahan otoriter itu kita mengalami krisis moneter tahun 1998,” tutur Marsinah.
Marsinah mengatakan, setelah Presiden Prabowo Subianto berkuasa saat ini, lewat "cawe-cawe" bekas Presiden Joko Widodo l, upaya mendorong supremasi militer kian tampak.
Terlebih, massa geram proses RUU TNI yang dibahas secara diam-diam di hotel bintang 5 di Jakarta, tidak memiliki naskah akademik yang komprehensif, tidak menjadi Prolegnas DPR 2025, tidak ada dalam RPJMN 2025-2029, hingga tidak adanya partisipasi publik.
“Ini membuktikan bahwa perumusan RUU TNI ini cacat prosedural. RUU ini prematur, serampangan, dan sarat konflik kepentingan di dalamnya sehingga amat layak untuk digagalkan,” kata Marsinah.
Ia mencontohkan pada 2023, Kepala Basarnas yang merupakan perwira aktif militer melakukan korupsi senilai Rp 88,3 miliar untuk alat pendeteksi reruntuhan. Kasus yang seharusnya berada di bawah kewenangan peradilan sipil itu, tapi malah diadili dengan peradilan militer yang eksklusif.
"Malahan KPK meminta maaf terhadap militer atas penetapan tersangka pada perwira aktif. Kondisi tersebut menjadi preseden buruk terhadap kewenangan peradilan kita yang tidak memberi batasan jelas dan malah mencampuradukkan kepentingan militer ke sipil," kata dia.
“Dengan ini, arah perjuangan rakyat sudah jelas: gagalkan Revisi UU TNI dan makzulkan Prabowo-Gibran sebagai biang kerok atas segala persoalan yang terjadi belakangan ini," ungkap Marsinah.
Editors Team
Dzikril Firmansyah
Author
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow
