Pengibaran Bendera One Piece Bukan Pelanggaran Hukum, Tapi Ekspresi Rakyat!

YOGYA — Di suasana jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang terasa berbeda. Di mana, selain bendera Merah Putih Indonesia yang berkibar, juga terdapat bendera bajak laut Topi Jerami yang berasal dari anime One Piece yang juga turut “meramaikan” suasana Hari Kemerdekaan. Saya pun bertanya – tanya, apa yang membuat fenomena ini terjadi?

Ternyata, fenomena ini dimulai oleh sekelompok pengemudi truk yang mengibarkan bendera bajak laut Topi Jerami dan seketika langsung viral di media sosial. Pengibaran bendera tersebut diartikan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang dan sering berlaku tidak adil kepada masyarakat –terutama kalangan terpinggirkan.

Baik di media sosial maupun lingkungan masyarakat –termasuk di sekitar saya, bendera atau simbol bajak laut banyak bermunculan sebagai bentuk kebebasan berekspresi atas kondisi negara ini yang sedang tidak baik – baik saja. Namun, seperti biasa ada beberapa “pihak” – yang lagaknya seperti Pemerintah Dunia di semesta One Piece – merasa takut dan kepanasan, lalu menganggap simbol Topi Jerami dan sejenisnya ini sangat mengganggu, sehingga mereka menyuarakan adanya penindakan tegas.

Also Read

PP Muhammadiyah Minta BNPT Batalkan Wacana Kontrol Tempat Ibadah

Saya pun mencoba menguliknya dengan seorang Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Dani Fadilah melalui WhatsApp, yang ternyata juga mengikuti betul fenomena pengibaran bendera One Piece ini.

Pada sesi wawancara yang berlangsung seru itu, ia mengingatkan kembali bahwa dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi adalah hak fundamental untuk menyampaikan pendapat dan isi hatinya tanpa perlu takut akan kena gugatan hukum.

“Maka, pengibaran bendera bajak laut Topi Jerami dari One Piece dan sejenisnya adalah salah satu ekspresi masyarakat menyampaikan isi hatinya pada pemerintahan saat ini. jadi itu sah-sah saja,” ujarnya.

Also Read

PKU, Lazismu, dan NA Gunungkidul Gerak Bersama Berantas Stunting

Lantas, apakah kebebasan berekspresi ada batasan? Tentu saja ada, dan batasannya adalah tidak mengandung unsur kekerasan dan kebencian. Jika ada orang yang melakukan kedua hal tersebut, maka pihak berwenang dipersilahkan untuk menindaknya sesuai hukum yang berlaku.

Sementara, Dani melihat fenomena pengibaran bendera One Piece yang terjadi saat ini jelas bukan sebuah bentuk kekerasan atau menebar kebencian, maka dari itu ia mempertanyakan di mana salahnya?

“Apakah merendahkan bendera Sang Saka Merah-Putih? No! Pengibaran bendera One Piece bukan untuk merendahkan sang Merah Putih yang mulia, tapi untuk merendahkan para elit politik yang tidak becus bekerja dan tidak mampu mensejahterakan rakyat,” tegas Dani.

Also Read

Yang Menarik dari Rakernas LPCR-PM Muhammadiyah: Mualaf Lewat Al-Maun dan Kampung Binaan Berkembang Pesat

Soal potensi perpecahan di tengah masyarakat, menurutnya ini tuduhan tak berdasar. Justru yang berpotensi pecah dengan gerakan ini bukan rakyat, tapi persekongkolan tamak para politisi busuk yang hanya mementingkan isi kantong sendiri.

Dani juga mempertanyakan perkara pelanggaran hukum hanya karena mengibarkan bendera One Piece. “Memangnya hukum apa yang dilanggar? Penghinaan bendera negara? Kan tidak, toh,” tanya Dani.

Jadi, Dani mengingatkan bagi pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pengibaran bendera One Piece, sudah saatnya untuk berhenti membuat narasi imajiner. Sekali lagi, pengibaran bendera One Piece ini adalah ekspresi rakyat. 

Also Read

Pemberdayaan Kelompok Rentan Bisa Diusahakan Melalui Amal Wakaf

“You punya jabatan juga dari suara rakyat, maka biarkan lah rakyat mengekspresikan perasaannya, tentang bagaimana you menjalankan kepemimpinan ketika menjabat,” pesan Dani.

Maka dari itu, sudah waktunya pemerintah untuk berhenti mempersekusi rakyat yang mengibarkan bendera – bendera apapun, entah itu dari One Piece, Attack on Titan, Gundam, dan lain – lainnya, karena itu adalah ekspresi rakyat. Sebab, negara ini bukan milik elit, tapi milik rakyat dan biarkan pemilik negara ini berekspresi sesuai keinginannya.

Nah, daripada sibuk mempersekusi pengibar bendera, sebaiknya fokus saja untuk memperbaiki kinerja. “Saya yakin jika kinerja pemerintah baik, maka rakyat pun akan memberikan ekspresi yang baik pula,” pungkas Dani menutup sesi wawancara.

Also Read

Suara ‘Aisyiyah Adakan Gerakan Literasi sebagai Pilar Gerakan Keilmuan