SLEMAN – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Kepala BNPT, Rycko Amelza, pada hari Rabu (20 Shafar 1445 bertepatan 6 September 2023) mewacanakan untuk mengontrol tempat ibadah. Hal tersebut dilontarkan untuk mencegah potensi radikalisme dan promosi kebencian di tempat ibadah.

Menanggapi wacana BNPT itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si. berharap wacana tersebut tidak dilaksanakan. Sebab selain bersifat mundur ke belakang, kebijakan itu dianggap melukai sejarah kebangsaan dan justru berpotensi menciptakan konflik horizontal baru.

“Bahwa agama dan umat beragama di Indonesia punya sejarah panjang, melekat dengan denyut nadi kehidupan bangsa, ikut memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan meletakkan pondasi Keindonesiaan bersama dengan seluruh komponen bangsa,” ucapnya pasca menghadiri Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kamis (21 Shafar 1445 H bertepatan 7 September 2023)

Menurutnya, wacana itu sangat tidak proporsional karena masjid dan tempat-tempat ibadah itu menjadi sumber api nilai berbangsa, bahkan menjadi sumber nilai etika masyarakat.

Untuk itu, dalam hal mendukung upaya BNPT melawan radikalisme, Haedar mendorong agar tidak melakukan generalisasi atau bahkan kriminalisasi pada agama maupun umat agama tertentu. Ia menekankan bahwa posisi agama dan umat beragama di Indonesia adalah poros kultural ketahanan NKRI.

“(dengan kebijakan itu) nanti dampak luasnya bahwa sosial order itu kehilangan daya kulturalnya di mana satu kekuatan kultural bangsa kita itu kan umat beragama,” ingatnya.

Terkait mekanisme kontrol yang diwacanakan BNPT untuk melibatkan masyarakat, Haedar juga tidak setuju. Karena dengan begitu, pengawasan masyarakat ketika di-endorse oleh negara hanya akan melahirkan konflik horizontal.

“Sejatinya masyarakat itu kan punya self-mechanism, saling kontrol satu sama lain. Tapi ketika itu di-endorse oleh negara, mengawasi masjid, mengawasi gereja, dan seterusnya itu justru berpotensi menciptakan konflik horizontal. Jadi di sinilah pentingnya kearifan, kecerdasan, dan tanggung jawab yang lebih luas baik dari BNPT maupun instansi pemerintah, lebih-lebih mau pemilu 2024 yang memerlukan suasana yang kondusif,” pesannya.

Oleh karenanya, Haedar berharap BNPT membatalkan wacana tersebut dan memilih cara-cara lain yang lebih arif dan konstruktif bagi ketahanan bangsa sesuai konteks Keindonesiaan. PP Muhammadiyah percaya bahwa Kepala BNPT dan jajaran BNPT untuk meninjau kembali dan tidak melanjutkan langkah untuk mengawasi tempat ibadah.

“Jangan sampai itu menjadi kebijakan karena kalau masjid nanti ada pengawasan, lalu tempat-tempat ibadah juga ada pengawasan, habis itu sekolah, itu nambah suasana kebangsaan makin terkesan dramatis, terkesan ada alarm (bahaya),” pungkas Haedar. (*)

Wartawan: Dzikril Firmansyah