Kecewa Fraksi Lain di DPRD DIY Tak Hadir di Demonstrasi IMM dan IPM DIY Tegaskan Perjuangan Belum Selesai
Smallest Font
Largest Font
YOGYAKARTA — Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi demonstrasi pada Senin (22/6). Massa bergerak dari Titik Nol Kilometer menuju Gedung DPRD DIY untuk menyuarakan keresahan terhadap berbagai persoalan bangsa yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Dalam aksinya, para demonstran menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari krisis ekonomi, lemahnya tata kelola pemerintahan, hingga menurunnya kualitas demokrasi. Mereka berharap aspirasi yang dibawa dapat didengar langsung oleh para wakil rakyat dan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPRD.
Setibanya di DPRD DIY, massa aksi meminta bertemu dengan pimpinan dewan. Sembari menunggu kedatangan para anggota DPRD, peserta aksi menggelar berbagai pertunjukan teatrikal, pembacaan puisi, penampilan musik, tabur bunga, hingga orasi yang menyuarakan kritik dan harapan terhadap kondisi bangsa saat ini.
Setelah menunggu cukup lama, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, akhirnya menemui massa aksi secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, IMM dan IPM DIY menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, mendesak pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara independen, transparan, dan partisipatif. Kedua, meminta reorientasi APBN agar lebih berpihak pada sektor pendidikan, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Ketiga, menuntut penghentian praktik militerisasi jabatan sipil dan mengembalikan TNI serta Polri pada fungsi utamanya sesuai prinsip supremasi sipil. Keempat, mendorong reformasi ekonomi yang lebih berkeadilan melalui penguatan ekonomi rakyat, redistribusi kesejahteraan, dan reformasi perpajakan progresif. Kelima, memperkuat demokrasi dan ruang partisipasi publik dengan menjamin kebebasan berpendapat serta menghentikan pendekatan represif terhadap kritik masyarakat.uu
Selain tuntutan tersebut, massa aksi juga menyerahkan lima rekomendasi kebijakan, yakni audit independen MBG dan KDMP, reorientasi kebijakan fiskal, penghentian militerisasi dan penguatan supremasi sipil, penguatan ekonomi rakyat dan UMKM melalui reformasi perpajakan berkeadilan, serta pelembagaan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Nuryadi menyatakan bahwa suara yang disampaikan mahasiswa dan pelajar merupakan aspirasi murni masyarakat yang harus didengar oleh para wakil rakyat.
“Apa yang kalian sampaikan hari ini adalah aspirasi resmi dari masyarakat. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Saya berharap aspirasi ini dapat menjadi kekuatan moral bagi teman-teman di DPRD,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Ia juga menegaskan bahwa kehadirannya tidak mewakili seluruh fraksi yang ada di DPRD DIY. Karena itu, dirinya membuka peluang pertemuan lanjutan yang menghadirkan seluruh fraksi agar dialog dapat berlangsung lebih komprehensif.
Nuryadi mengapresiasi semangat mahasiswa dan pelajar dalam menyampaikan aspirasi secara konstitusional. Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontribusi masyarakat agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih baik dan berpihak kepada rakyat.
Usai dialog, massa aksi meminta Ketua DPRD DIY menandatangani petisi rakyat sebagai simbol komitmen bersama dalam mengawal aspirasi masyarakat. Penandatanganan tersebut kemudian diikuti oleh para peserta aksi.
Meski demikian, kehadiran Ketua DPRD DIY belum sepenuhnya memuaskan massa demonstran. Mereka menyayangkan tidak hadirnya perwakilan dari fraksi-fraksi lain yang dinilai penting untuk menunjukkan komitmen kolektif dalam mengawal berbagai persoalan yang mereka suarakan.
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM DIY, Ahsan Taqwim Al Akid, menilai komitmen yang disampaikan Ketua DPRD DIY merupakan langkah awal yang positif. Namun, menurutnya perjuangan belum selesai.
“Secara normatif mereka siap berkomitmen bersama mengawal kebijakan dan mendukung advokasi yang akan kami lakukan. Akan tetapi, bagi kami ini belum selesai. Kami mendorong agar seluruh fraksi di DPRD DIY benar-benar bersama-sama berkomitmen mengawal proses advokasi dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan strategis pemerintah,” tegasnya.
Ahsan menambahkan bahwa IMM DIY akan melanjutkan berbagai bentuk advokasi, baik melalui jalur politik, penyusunan kajian kebijakan, maupun langkah-langkah strategis lainnya. Adapun bentuk gerakan selanjutnya masih akan dibahas melalui konsolidasi internal organisasi.
Senada dengan itu, Ketua Umum DPD IMM DIY, Mayda Dwi Hadiyanti, mengungkapkan bahwa aksi berjalan lancar dan sesuai harapan. Namun, ia mengaku kecewa karena hanya satu perwakilan fraksi yang hadir menemui massa aksi.
“Seharusnya kami ditemui oleh seluruh fraksi. Hari ini hanya ada satu fraksi yang hadir dan beliau juga menyampaikan bahwa tidak mewakili fraksi lainnya. Itu menjadi bentuk kekecewaan kami,” ujarnya.
Mayda menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan IMM dan IPM DIY tidak akan berhenti pada aksi jalanan semata. Ke depan, pihaknya akan membangun berbagai forum dialog dan diskusi yang melibatkan masyarakat luas guna memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan.
“Kami ingin mengajak seluruh fraksi di DPRD DIY memberikan pernyataan dan komitmen bersama. Karena itu, perjuangan hari ini belum selesai. Kami berharap komitmen yang disampaikan tidak hanya berhenti hari ini, tetapi terus berlanjut dalam mengawal kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Editors Team
Redaksi MediaMU
Author
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow
