Fikih Kedaulatan Pangan Muhammadiyah Tekankan Keseimbangan Ekologis

Fikih Kedaulatan Pangan Muhammadiyah Tekankan Keseimbangan Ekologis

Smallest Font
Largest Font

SURABAYA — Muhammadiyah mendorong penerapan sistem pertanian agroekologi dalam perumusan fikih kedaulatan pangan. Pendekatan ini menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari upaya memenuhi kebutuhan pangan, sehingga peningkatan produksi tidak mengabaikan keseimbangan ekosistem.

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Moh. Shoehada, menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Nasional Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXIII di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (5/11). Ia menjelaskan bahwa pengalaman pembangunan pertanian di Indonesia menunjukkan adanya konsekuensi ekologis dari kebijakan yang terlalu berorientasi pada peningkatan produksi.

Salah satu contoh yang disampaikan Shoehada adalah program Revolusi Hijau pada masa Orde Baru. Program yang dijalankan melalui pembangunan lima tahun hingga Pelita VI itu berhasil mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984. Namun, intensifikasi pertanian yang diterapkan juga membawa sejumlah dampak terhadap lingkungan dan keragaman pangan.

Penggunaan bibit unggul secara masif, misalnya, membuat banyak benih lokal tersisih. Produksi pangan yang semakin terpusat pada beras juga mendorong pola pertanian monokultur. Sementara itu, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan berpotensi memengaruhi kondisi tanah dan meningkatkan ketergantungan petani terhadap input pertanian tertentu.

Shoehada juga menyoroti ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan kerusakan hutan di sejumlah wilayah di luar Jawa. Menurutnya, berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pangan tidak semestinya hanya diukur dari capaian produksi, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan.

“Karena itu, sistem pertanian yang ingin kita bangun adalah agroekologi, yaitu pertanian yang ramah terhadap lingkungan,” jelasnya.

Dalam paparannya, Shoehada turut menggunakan konsep Antroposen dan Kapitalosen untuk menjelaskan krisis lingkungan. Antroposen menggambarkan kondisi ketika aktivitas manusia menjadi faktor dominan yang memengaruhi perubahan bumi. Sementara itu, konsep Kapitalosen menawarkan sudut pandang yang menyoroti peran sistem kapitalisme dan penguasaan sumber daya oleh segelintir pemilik modal dalam mendorong kerusakan lingkungan.

Ia mencontohkan ekspansi perkebunan berskala besar serta alih fungsi lahan pertanian subur untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, persoalan lingkungan perlu dilihat pula dari relasi ekonomi dan kepentingan yang memengaruhi pengelolaan sumber daya alam.

Perspektif tersebut, lanjut Shoehada, perlu dihubungkan dengan pemahaman manusia sebagai khalifah di bumi. Penafsiran terhadap ayat-ayat tentang penundukan alam (taskhir) harus disertai tanggung jawab untuk memelihara dan memulihkan ekosistem. Ia mengingatkan bahwa Surah ar-Rum ayat 41 dalam Al-Qur'an telah memberikan peringatan mengenai kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia.

Kepedulian ekologis juga perlu diterapkan dalam hubungan manusia dengan hewan. Shoehada menyinggung konsep kesejahteraan hewan (animal welfare) dalam praktik peternakan dan penyediaan pangan. Menurutnya, pemanfaatan hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan harus diimbangi dengan perlakuan yang baik terhadap hewan tersebut.

Ia mencontohkan praktik penggemukan sapi secara paksa atau sapi glonggongan sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan fikih. Dengan demikian, pembahasan kedaulatan pangan tidak hanya mencakup produksi dan distribusi, tetapi juga etika dalam proses penyediaan pangan.

Dalam proses perumusan fikih kedaulatan pangan, tim penyusun menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani sebagaimana tercantum dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Shoehada secara khusus menekankan pentingnya pendekatan burhani melalui keterlibatan berbagai disiplin ilmu, seperti pertanian, hukum, ekologi, dan ekonomi politik.

Menurutnya, pendekatan lintas disiplin diperlukan karena persoalan pangan tidak berdiri sendiri. Kebijakan negara, tata kelola sumber daya alam, serta relasi ekonomi turut memengaruhi keberlanjutan sistem pangan dan kehidupan petani.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow