Dari Titik Nol ke DPRD DIY, IMM-IPM DIY Bawa Lima Tuntutan untuk Perbaikan Bangsa

YOGYAKARTA — Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di jalan pada Senin (22/6). Aksi tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus kritik terhadap kondisi bangsa yang dinilai tengah menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari krisis ekonomi, lemahnya tata kelola pemerintahan, hingga menurunnya kualitas demokrasi.

Lebih dari 100 peserta yang berasal dari pelajar dan mahasiswa Muhammadiyah se-DIY mengikuti aksi tersebut. Massa bergerak dari Komplek Perguruan Muhammadiyah Purwodiningratan menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta sebelum melanjutkan long march ke Gedung DPRD DIY. Aksi berlangsung dengan pengawalan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) serta dukungan tim kesehatan gabungan Dewan Pimpinan Daerah IMM DIY.

Di Titik Nol Kilometer, massa menggelar aksi simbolik Topo Pepe, tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan dengan duduk berdiam diri di bawah terik matahari sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan keadilan kepada penguasa. Tradisi tersebut dipilih untuk menggambarkan kegelisahan masyarakat terhadap kondisi negara yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.

Also Read

HUT Kemerdekaan RI, Pak Haedar: Jangan Sampai Fisik Maju, tapi Keropos Rohani

Selain orasi, aksi juga diwarnai berbagai ekspresi seni dan budaya. Di DPRD DIY, Massa menampilkan pertunjukan musik berisi lagu-lagu kritik sosial, pembacaan puisi, koreografi dengan taburan bunga, hingga penandatanganan petisi sebagai simbol komitmen bersama dalam mengawal aspirasi rakyat.

Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM DIY, Ahsan Taqwim Al Akid, menegaskan bahwa persoalan bangsa saat ini tidak semata-mata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, kualitas kebijakan publik, dan keberpihakan negara terhadap rakyat.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan hanya akan melahirkan ketimpangan, sementara pembangunan yang minim partisipasi publik berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi negara.

Also Read

Gerakan Tanam Sejuta Pohon, Lahan Kritis Jadi Prioritas.

“IMM dan IPM DIY berkomitmen untuk terus mengawal agenda perbaikan dan perubahan, mengawasi kebijakan strategis, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menjaga demokrasi, serta memastikan negara berjalan sesuai amanat konstitusi dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, IMM dan IPM DIY mengangkat empat persoalan utama yang dinilai menjadi tantangan bangsa saat ini.

Mulai dari krisis ekonomi dan ketimpangan struktural akibat dari kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan nilai tukar rupiah, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), serta terbatasnya lapangan kerja berkualitas. Kemudian, distorsi prioritas APBN dan lemahnya tata kelola program strategis nasional diiringi alokasi anggaran untuk sejumlah program pemerintah dinilai belum diimbangi efektivitas pelaksanaan dan akuntabilitas yang memadai.

Also Read

Pengelola GSS PCM Kasihan Diundang Menteri LHK RI

Lalu, kemunduran demokrasi dan menyempitnya ruang sipil, disebabkan minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan serta menguatnya pendekatan keamanan yang dianggap berpotensi mengurangi kualitas demokrasi. Tak lupa, krisis kepercayaan terhadap institusi negara karena kasus korupsi, ketidakadilan hukum, kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil, serta buruknya komunikasi publik.

Berdasarkan persoalan tersebut, IMM dan IPM DIY menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain: 

1. Mendesak pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara independen, transparan, dan partisipatif.
2. Mendesak reorientasi APBN agar lebih berpihak pada sektor pendidikan, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
3. Menuntut penghentian praktik militerisasi jabatan sipil dan mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi utamanya sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Mendorong reformasi ekonomi yang lebih berkeadilan melalui penguatan ekonomi rakyat, redistribusi kesejahteraan, dan reformasi perpajakan progresif.
5. Memperkuat demokrasi dan ruang partisipasi publik dengan menjamin kebebasan berpendapat serta menghentikan pendekatan represif terhadap kritik masyarakat.

Selain tuntutan, IMM dan IPM DIY juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan, yakni: 

Also Read

Semarak Musyda, Ribuan Warga Ikuti Jalan Sehat ‘Aisyiyah Kota Yogya

1. Audit Independen Program MBG dan KDMP
2. Reorientasi Kebijakan Fiskal
3. Penghentian Militerisasi dan Penguatan Supremasi Sipil
4. Penguatan Ekonomi Rakyat, UMKM, dan Reformasi Perpajakan Berkeadilan
5. Pelembagaan partisipasi Publik

Usaha dari massa IMM dan IPM DIY berbuah hasil dengan aspirasi mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD DIY, Nuryadi. Kepada massa aksi, ia menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti dan meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Meski demikian, sejumlah peserta aksi menyampaikan kekecewaan karena tidak seluruh fraksi DPRD DIY hadir untuk mendengarkan aspirasi yang mereka bawa.

Aksi berakhir sekitar pukul 16.40 WIB. Seluruh peserta membubarkan diri secara tertib dan menutup kegiatan dengan membersihkan sampah di DPRD DIY sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ruang publik yang digunakan selama aksi berlangsung.