Buka Tanwir Muhammadiyah, Haedar Nashir Serukan Penguatan Persatuan Indonesia

PALU — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa persatuan bangsa harus terus dirawat melalui tiga dimensi utama, yakni sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Ketiganya menjadi fondasi penting untuk menjaga kebersamaan dan keutuhan Indonesia di tengah berbagai tantangan kebangsaan.

Pesan tersebut disampaikan Haedar dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11). Mengusung tema "Bersama Satukan Bangsa", kegiatan ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta dihadiri jajaran pimpinan PP Muhammadiyah dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Mengawali sambutannya, Haedar menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang berkenan hadir di tengah padatnya agenda kenegaraan. Ia menegaskan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah merupakan hubungan institusional, bukan personal, yang dibangun atas semangat Islam untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan.

Also Read

Bangga! Dua Kader Muhammadiyah bersama Haedar Nashir Terima Anugerah Hamengkubuwono IX dari UGM

"Maka kami (Muhammadiyah) selalu tampil untuk mencegah segala bentuk kemungkaran dengan cara Muhammadiyah," ujar Haedar.

Berbicara mengenai persatuan Indonesia, Haedar mengakui bahwa menjaga keutuhan dan kebersamaan bangsa bukan perkara mudah. Meskipun semangat persatuan telah tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila, perjalanan bangsa masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Ia mengingatkan bahwa upaya memecah belah bangsa telah berlangsung sejak masa kolonial melalui politik devide et impera. Setelah kemerdekaan, tantangan serupa tetap muncul, baik yang bersumber dari dinamika internal maupun pengaruh eksternal. Namun, Indonesia hingga kini tetap mampu berdiri sebagai bangsa yang utuh.

Also Read

Resmikan Gedung Baru RS PKU Temanggung, Haedar: Wujud Nyata Kontribusi Muhammadiyah untuk Layanan Kesehatan

"Ini kekuatan Indonesia," tegasnya.

Haedar kemudian menguraikan tiga dimensi yang harus terus dirawat untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa.

Pertama, dimensi sosial-budaya. Menurut Haedar, kemajemukan masyarakat Indonesia, baik dari segi suku, ras, golongan, maupun orientasi politik, harus dikelola dalam semangat toleransi dan kehidupan bersama. Kebersamaan sosial-budaya merupakan modal sosial yang sangat penting untuk membangun bangsa.

Also Read

Jelang Tanwir I, PP 'Aisyiyah Jalin Silaturahmi Penguatan Kolaborasi

"Tanpa kebersamaan secara sosial-budaya, kita tidak mungkin kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," ujarnya.

Kedua, dimensi ekonomi. Haedar mengingatkan bahwa persatuan bangsa akan sulit terwujud apabila kesenjangan ekonomi terus melebar dan kekayaan nasional hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Ketimpangan tersebut berpotensi melahirkan oligarki ekonomi yang menghambat terwujudnya kesejahteraan bersama.

Ia mengutip pesan Al-Qur'an agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Karena itu, pengelolaan dan distribusi sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat.

Also Read

Pesan Dahlan Rais di Bulan Syawal: Jaga Komunikasi dan Syukur

"Jangan sampai kekayaan itu hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang," tegasnya.

Haedar mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Mengutip pemikiran Bung Hatta, ia menjelaskan bahwa Pasal 33 mengandung semangat politik kemakmuran bersama bagi rakyat sekaligus menolak individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang rakus.

Ia juga menyinggung pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya kemandirian nasional. Menurutnya, Indonesia akan tetap rapuh apabila masih menggantungkan kekuatan ekonominya kepada pihak asing.

Also Read

Dadang Kahmad: Tanpa Membaca dan Belajar, Tak Mungkin Bisa Menguasai Dunia

Dalam konteks reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, Haedar menegaskan bahwa sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis harus berada dalam penguasaan negara. Apabila pengelolaannya kemudian didistribusikan kepada pengusaha nasional yang memiliki orientasi sejalan dengan cita-cita kebangsaan, Muhammadiyah akan memberikan apresiasi dan dukungan.

Ketiga, dimensi politik. Haedar mengingatkan bahwa kemunculan oligarki politik dapat membuat kehidupan kebangsaan rentan mengalami keretakan, bahkan perpecahan. Karena itu, demokrasi Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila.

Secara khusus, ia menyoroti sila keempat Pancasila yang menekankan prinsip kerakyatan dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Also Read

Peduli Isu Perubahan Iklim, Muhammadiyah Gelar Global Forum for Climate Movement

"Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita kehilangan hikmah kebijaksanaan dalam berpolitik," tandasnya.

Haedar juga mengingatkan bahaya ambisi kekuasaan yang berlebihan. Ia mengutip pemikiran Ki Bagus Hadikusumo bahwa sumber kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan masyarakat serta bangsa adalah hawa nafsu yang jahat, yang antara lain berwujud kerakusan dan ketamakan.

"Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan," tegas Haedar.

Also Read

Timnas U-23 Gagal Kalahkan Irak, Haedar Nashir: Masih Ada Asa

Dalam kesempatan tersebut, Haedar turut mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo terhadap penegakan kedaulatan, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan konstitusi.

"Kami tidak terbiasa untuk memuji kalau tidak realitas itu yang terjadi," ungkapnya.

Pada bagian lain sambutannya, Haedar memaparkan perkembangan Muhammadiyah yang telah memasuki usia 114 tahun. Hingga saat ini, Muhammadiyah memiliki 165 perguruan tinggi, termasuk 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, 360 klinik, hampir 8.000 sekolah dasar dan menengah, serta 20.000 Taman Kanak-Kanak (TK) ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA).

Jangkauan dakwah dan pelayanan sosial Muhammadiyah juga terus diperluas hingga wilayah-wilayah yang belum banyak tersentuh pembangunan, termasuk kawasan masyarakat suku Bajo dan Papua.

Di hadapan Presiden Prabowo, Haedar turut mengumumkan rencana penyelenggaraan Muktamar ke-49 Muhammadiyah pada 18–21 November 2027 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumatera Utara.

Pembukaan Muktamar direncanakan berlangsung di Stadion Teladan Medan dengan melibatkan lebih dari 10.000 peserta Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah serta lebih dari satu juta penggembira.

Menutup sambutannya, Haedar menyampaikan doa dan harapan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan Allah Swt. dalam menjalankan amanah memimpin Indonesia.

"Kami selalu membersamai Bapak, mendoakan kesehatan Bapak, dan tetap dilindungi Allah untuk memimpin Indonesia menjadi Indonesia Raya yang diberkahi Allah," pungkas Haedar.