Aliansi Jogja Memanggil Lanjutkan Aksi Tolak RUU TNI sampai Malam Hari di DPRD DIY

YOGYA – Aksi menuntut pembatalan pengesahan revisi UU TNI di Yogyakarta pada hari Kamis (20/3) masih berlanjut. Para massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil tetap bertahan dan bermalam di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sampai pengesahan revisi UU TNI dibatalkan.

Dari pantauan, terlihat beberapa tenda didirikan di teras depan kantor dewan. Terdapat juga para pedagang minuman, ronde, bakso, siomay, sate, dan pedagang lainnya didatangkan untuk menemani mereka bermalam.

"Tentu saja kami selalu mengedepankan prinsip dan tata cara yang anti kekerasan. Kami akan tetap stay di sini sampai kemudian pemerintah betul-betul memastikan adanya pembatalan revisi Undang-Undang (TNI)," kata Marsinah, humas Aliansi Jogja Memanggil ditemui di lokasi.

Also Read

Wakil Ketua PWM DIY: Pasutri Aktivis harus Saling Mengisi

"Kami sudah berkoordinasi, belum tahu nanti menginapnya bisa sehari, bisa dua-tiga hari. Tetapi pada intinya adalah ini adalah puncak dari eh kemarahan dari teman-teman yang bergabung dalam Jogja Memanggil akan dwifungsi ABRI," sambung dia.

Marsinah mengatakan massa akan mengisi malam mereka hari ini dengan berorasi, pembacaan puisi dan musikalisasi dan diskusi kecil-kecilan.

"Karena cara-cara ini lah sebenarnya yang juga kami gunakan sebagai upaya untuk memperkuat soliditas gerakan kami dalam melawan rezim otoriter," imbuh Marsinah.

Also Read

Merawat Kesantunan dalam Sensitifitas Ummat

Sementara itu, berdasarkan pantauan, sejumlah anggota kepolisian terlihat masih berjaga di area kantor DPRD DIY.

Sebelumnya, massa Aliansi Jogja Memanggil menolak pengesahan UU TNI dan melanjutkan aksinya dengan membuang dan membakar sampah di teras Kantor DPRD DIY.

Massa memulai aksi sekitar pukul 11.00 WIB terpantau masih bertahan hingga pukul 16.00 WIB. Melalui mimbar bebas, silih berganti mereka berorasi, menampilkan pertunjukkan teatrikal dan panggung seni menyuarakan perlawanan terhadap pengesahan UU TNI hingga penguasa.

Also Read

MPKS PP Muhammadiyah Berdayakan Kaum Difabel Lewat Pelatihan Kewirausahaan