PC IMM Sleman Bawa Suara Guru Honorer ke MK, Tolak Anggaran Pendidikan Dipakai untuk MBG
SLEMAN — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Sleman resmi mengajukan dokumen Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/7). Langkah konstitusional tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawalan terhadap amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN 2026.
Pengajuan dokumen itu berkaitan dengan Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Pasal 22 Ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Pasal tersebut menjadi sorotan karena memasukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komponen dana operasional penyelenggaraan pendidikan.
Dalam dokumen yang diajukan, PC IMM Sleman menilai kebijakan tersebut menyebabkan penyusutan anggaran pendidikan secara artifisial. Pemerintah diketahui mengalokasikan Rp223,5 triliun untuk Program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional. Nilai tersebut setara dengan sekitar 5,8 persen dari total belanja negara.
Menurut Koordinator Lingkar Studi Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Sleman, Subulu Salam, apabila anggaran MBG dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan, maka dana yang benar-benar digunakan untuk fungsi pendidikan hanya tersisa sekitar 14,2 persen. "Angka itu dinilai tidak lagi sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen bagi sektor pendidikan," katanya.
Tak hanya mempersoalkan aspek konstitusional, IMM Sleman juga menyoroti dampak nyata kebijakan tersebut terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi sekolah swasta dan para guru honorer.
Berdasarkan data lapangan yang dihimpun bersama sejumlah pengelola sekolah di Kapanewon/Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, seperti SD Muhammadiyah Suronandan, SD Muhammadiyah Sragan, dan SD Muhammadiyah Sunten. Kondisi pendanaan sekolah masih jauh dari ideal. Keterbatasan anggaran operasional membuat sekolah-sekolah tersebut hanya mampu memberikan gaji kepada guru honorer sekitar Rp250.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Kepala SD Muhammadiyah Suronandan, Amin Sudaryono, S.Pd., menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan keberlanjutan Program MBG. Namun, ia berharap program tersebut tidak mengurangi porsi anggaran pendidikan.
"Tentang program MBG tetap berjalan itu tidak mengapa, tapi jangan menggunakan bantuan dari pendidikan yang tadi 20 persen dikurangi 5 sekian persen, karena berdampak pada anggaran sekolah tersendiri kalau dikurangi dalam mengelola keuangan," tegas Pak Amin, sapaan akrabnya.
Selain menyoroti dampak sosial, PC IMM Sleman juga mempersoalkan aspek pembentukan regulasi. Mereka menilai Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan karena memuat norma baru yang seharusnya diatur dalam batang tubuh undang-undang.
Menurut mereka, pencantuman Program Makan Bergizi Gratis melalui bagian penjelasan telah memperluas definisi "pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan" tanpa melalui perumusan norma dalam pasal utama.
Melalui dokumen Amicus Curiae tersebut, PC IMM Sleman bersama para kepala sekolah dasar Muhammadiyah di Sleman berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan suara para pelaku pendidikan di tingkat akar rumput.
"Kami meminta MK menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional sepanjang dimaknai bahwa anggaran pendidikan 20 persen dapat digunakan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis, sehingga alokasi anggaran pendidikan tetap utuh sebagaimana diamanatkan UUD 1945," jelas Subulu Salam.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow