Muhammadiyah Siapkan Tata Kelola Profesional untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

YOGYAKARTA — Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief, menegaskan pentingnya tata kelola yang profesional dan sistem pengawasan yang kuat dalam pelaksanaan berbagai program strategis Muhammadiyah, termasuk keterlibatan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pesan tersebut disampaikan Hilman saat memberikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penyerahan Surat Keputusan Penanggung Jawab dan Pengawasan Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) Zona 1 yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, di Aula Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (16/6).

Menurut Hilman, Muhammadiyah harus mengambil peran aktif dalam agenda pembangunan nasional sesuai dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki. Dengan jaringan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang luas, Muhammadiyah dinilai memiliki modal kuat untuk berkontribusi secara nyata kepada masyarakat.

Also Read

PDM Kota Yogyakarta Selenggarakan Pengajian Ramadhan

Ia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah telah mempersiapkan keterlibatan dalam program MBG sejak awal. Persiapan tersebut dilakukan jauh sebelum operasional dapur program berjalan.

“Tujuannya agar Muhammadiyah tidak hanya menjadi penonton atau sekadar penerima manfaat, sementara kita memiliki ribuan sekolah dengan sekitar 1,2 juta siswa,” ujar Hilman.

Selain kesiapan program, Hilman mengingatkan bahwa pengelolaan dana publik harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. Besarnya dana yang dikelola, menurutnya, berpotensi menimbulkan berbagai risiko apabila tidak diantisipasi melalui sistem pengawasan yang ketat.

Also Read

Peduli Kesehatan Lansia, Tim Pengabdian Masyarakat UMLA Gelar Program "Lansia Patuh Obat"

Karena itu, Muhammadiyah mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh proses pengelolaan program. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

“Jumlah uangnya besar, maka risiko penyimpangannya juga tinggi. Karena itu tata kelola harus benar-benar dijaga,” tegasnya.

Dalam pengembangan program, Muhammadiyah menetapkan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebagai wilayah percontohan atau pilot project pengembangan ekosistem BPPGM. Pengembangan tidak hanya difokuskan pada operasional dapur, tetapi juga mencakup sistem distribusi, belanja, hingga rantai pasok yang melibatkan potensi ekonomi di lingkungan Persyarikatan.

Also Read

MPKS PP Muhammadiyah Berdayakan Kaum Difabel Lewat Pelatihan Kewirausahaan

Hilman menilai program tersebut dapat menjadi momentum untuk membangun ekosistem ekonomi Muhammadiyah yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan dari aspek pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pentingnya penguatan sektor bisnis Muhammadiyah. Menurutnya, selama ini Muhammadiyah telah berkembang pesat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, namun perlu mempercepat pengembangan usaha ekonomi sebagai penopang kemandirian organisasi.

“Bisnis harus menjadi bagian penting yang memperkuat kemandirian Muhammadiyah, tanpa mengurangi komitmen kita di bidang sosial dan dakwah,” katanya.

Also Read

IKMAMMM Adakan Bakti Sosial ‘Idul Adha

Hilman menegaskan bahwa pengembangan bisnis bukan untuk menggeser orientasi pelayanan umat, melainkan menjadi instrumen pendukung keberlanjutan gerakan Muhammadiyah. Melalui tata kelola yang profesional, pengawasan yang kuat, dan badan usaha yang sehat, Muhammadiyah diharapkan semakin mandiri sekaligus mampu memperluas manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Muhammadiyah memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mendukung program-program strategis nasional, sekaligus menghadirkan model pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.