Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Pendidikan Bermutu Dimulai dari Guru hingga Kemandirian Sekolah

YOGYA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan nasional harus dimulai dari penguatan kompetensi guru hingga kemandirian sekolah dalam pengelolaan sumber daya. Hal tersebut disampaikan dalam sesi Angkringan Pendidikan: Bermutu untuk Semua pada rangkaian Muhammadiyah Jogja Expo (MJE) ke-4 di Jogja Expo Center, Jumat (12/9).

Mu’ti mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Rendahnya hasil asesmen internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) menjadi indikator adanya persoalan mendasar. Ia menyoroti fenomena schooling without learning, yakni kondisi ketika siswa bersekolah tetapi tidak memperoleh pembelajaran bermakna.

“Situasi ini melahirkan istilah learning poverty atau kemiskinan belajar, yang menunjukkan betapa rendahnya kualitas pendidikan kita,” ujarnya.

Also Read

Suara ‘Aisyiyah Adakan Gerakan Literasi sebagai Pilar Gerakan Keilmuan

Sebagai upaya perbaikan, pemerintah merumuskan sejumlah kebijakan baru. Pertama, penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang berfungsi tidak hanya sebagai syarat kelulusan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memetakan kemampuan siswa secara lebih objektif. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), siswa juga akan mengikuti asesmen awal terkait kemampuan literasi, numerasi, serta penelusuran bakat dan minat.

Kedua, penerapan pendekatan deep learning sebagai prioritas dalam proses pembelajaran. Melalui metode ini, siswa diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Untuk itu, guru akan difasilitasi melalui program pelatihan khusus. Penilaian kelulusan nantinya tidak hanya didasarkan pada nilai rapor, melainkan juga penilaian guru dan karakter siswa.

Ketiga, peningkatan kemandirian sekolah dalam mengelola keuangan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan pendidikan secara lebih selektif, dengan memprioritaskan sekolah yang benar-benar membutuhkan. Mu’ti mengingatkan agar praktik pengajuan bantuan tidak lagi didasarkan pada kedekatan personal atau “orang dalam”.

Also Read

Musyda ke-17 Wujudkan Harmoni Pemuda Muhammadiyah untuk Memajukan Sleman

Ia mencontohkan, sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan jumlah siswa di atas 2.000 seharusnya telah mampu melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. “Sekolah yang besar perlu mengembangkan kemampuan saving dan manajemen dana secara profesional, sehingga bantuan pemerintah dapat difokuskan pada sekolah yang lebih membutuhkan,” tegasnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, Mu’ti berharap mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, dengan guru sebagai ujung tombak pembelajaran dan sekolah yang semakin mandiri dalam pengelolaan sumber daya.