Buka-bukaan Ketum IPM DIY tentang Ketum dan Formatur di Muktamar

YOGYA – Ketua Umum PW IPM DIY, Racha Julian Chairurrizal, secara gamblang menyebutkan syarat-syarat calon formatur dari DIY untuk Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) pada Muktamar XXIII 18-20 Agustus 2023 di Medan, Sumatera Utara. Buka-bukaan ini disampaikan ketika diwawancara mediamu.com melalui WhatsApp, Selasa (30 Dzulhijjah 1444 H bertepatan 18 Juli 2023).

Ada 3 (tiga) syarat yang dibeberkan Racha. Pertama, tuntas akademik. Yakni, sudah menyelesaikan pendidikan lulus kuliah minimal S1. Kedua, tuntas perkaderan. Telah mengikuti Taruna Melati Utama dan lulus menjadi kader paripurna IPM. Ketiga, tuntas struktural. Mencapai kepengurusan tingkat wilayah dan menempati posisi vital dalam struktur pimpinan.

Ketiga syarat itu sudah dipenuhi calon formatur yang diusung PW IPM DIY pada Muktamar mendatang. Ia juga mengungkapkan satu “faktor x” yang bisa menguatkan daya tawarnya.

“Faktor itu adalah calon tersebut merupakan kader biologis dari tokoh Muhammadiyah. Dengan begitu, dari segi transfer value, tak hanya melalui event atau kegiatan perkaderan, tetapi juga melalui keluarga sendiri,” ungkapnya.

Selain mengusung calon formatur, PW IPM DIY juga mengusung 3 (tiga) misi pada Muktamar XXIII IPM. Mulai dari pembaharuan Sistem Perkaderan IPM (SPI) yang mendukung expertise atau keahlian kader IPM. Selama ini, IPM DIY menilai SPI masih terlalu general dan belum mendukung keahlian kader.

“IPM DIY sudah menyusun draf perubahan untuk dimasukkan dalam SPI baru,” kata Racha.

Lalu integrasi pelatihan, mengingat pelatihan di IPM diadakan secara sendiri dan tidak terintegrasi satu sama lain, entah itu Taruna Melati, Sekolah Advokasi, Latihan Media, dan sebagainya. IPM DIY memiliki rumusan untuk mengintegrasikan semua pelatihan di lingkungan IPM dan pada akhirnya pelatihan pilihan tadi digunakan melatih atau mengasah softskill dan menemukan expertise kader IPM itu sendiri.

Kemudian, revitalisasi organisasi. melalui sertifikasi kader bekerjasama dengan Muhammadiyah dan BNSP. Racha mengambil contoh kampus-kampus yang bekerjasama dengan BNSP untuk mengadakan pelatihan yang bersertifikasi bagi mahasiswa.

IPM harus bisa seperti itu. Jadi, kader yang sudah melalui jenjang perkaderan purna dan mengikuti pelatihan-pelatihan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang bisa digunakan untuk kehidupan kedepan, baik di pekerjaan atau pendidikan.

Karena ini bisa meningkatkan animo kader untuk mengikuti perkaderan di IPM, maka PW IPM DIY merekomendasikan agar PP IPM dibuat struktural seperti PP Muhammadiyah dengan adanya majelis/lembaga dan dikoordinir oleh 13 pimpinan.

“Hal ini untuk bisa menampung banyaknya kader Taruna Melati Utama yang dipastikan jumlahnya bakal melonjak karena pelaksanaannya sudah diserahkan ke PW IPM. Dengan begitu PP IPM bisa mewadahi kader TMU,” kata Racha.

Selain itu, Racha juga sempat menyinggung soal siapa yang menurutnya sangat potensial untuk menjadi ketua umum PP IPM periode berikutnya. Tentu tidak bisa semua kader bisa menjadi ketua umum karena syaratnya selain sudah TMU, juga harus menguasai bahasa asing (minimal Inggris), punya paspor, fasih membaca Al Qur’an, pemahaman keislamannya mumpuni, dan masih banyak lagi.

Racha melihat sejauh ini ada beberapa nama yang dianggap potensial untuk menjadi ketua umum PP IPM. Ia menyebutkan nama seperti Alwan (Sulawesi Selatan), Jowanda (Sumatera Utara), Riandy (Jawa Timur), Hasan (Jawa Tengah), Fathan dan Brilliant (Banten), hingga Mumtaz (DIY).

“Saya pikir alumni TMU sangat bisa-bisa saja menjadi ketua umum dan punya kapasitas untuk itu. Tinggal besok saat Muktamar, siapa yang paling siap untuk menjelaskan yang disepakati di Muktamar, maka secara kolektif harus kita perjuangkan namanya,” tuturnya.

Yang jelas, Racha mengharapkan sosok yang akan menjadi ketua umum nanti mempunyai jejaring yang luas, baik di dalam dan luar Muhammadiyah dan secara nasional maupun internasional.

“Ketua umum yang baru harus membentuk roadmap IPM setidaknya 2 tahun kedepan, mengakomodir kader IPM se-Indonesia tidak terbatas wilayah dan golongan tetapi bersama. Yang terpenting, bisa tetap ramah dengan pelajar, tidak elitis, cakap keilmuan dan  keagamaan.

Adapun, terkait komunikasi, Racha memastikan di internal PW IPM DIY sangat solid dan sudah punya satu pandangan yang sama dan tidak berbeda dengan wilayah lain, tentang bagaimana memajukan IPM secara struktural dan gagasan, serta secara teknis dan prinsip punya satu jalan yang sama untuk IPM kedepan.

Sementara dengan wilayah lain, Racha menerangkan sejauh ini tidak ada kepentingan berbeda antar PW IPM. Intinya, semua punya kepentingan sama, yaitu untuk memajukan IPM, mengembangkan potensi kader, dan menyelesaikan masalah di pelajar Muhammadiyah.

Perbedaan pasti ada dan harus diusahakan untuk dirajut, lalu dijadikan satu simbol dengan warna berbeda. Bukan justru dengan berbeda malah nadi memisahkan diri. Intinya, PW IPM se-Indonesia punya tujuan yang sama untuk merajut satu hal besar yang dicita-citakan bersama dengan warna yang berbeda itu.

“Kami berharap hasil Muktamar XXIII di Medan benar-benar merepresentasikan seluruh kader IPM se-Indonesia. Tidak lagi ada kesan Jawa-sentris, Sumatera-sentris, Sulawesi-sentris, dan sebagainya,” tutup Racha. (*)

---

Wartawan: Dzikril Firmansyah