GUNUNGKIDUL — Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil DIY terdiri dari GKR Hemas, Drs M Afnan Hadikusumo, Drs HA Hafidh Asrom, MM, dan Ir Cholid Mahmud, ST, MT, pada agenda reses kali ini melakukan jaring aspirasi masyarakat di pantai Kukup, Gunungkidul dan sekitarnya, yang melibatkan Pemkab Gunungkidul dan Pemda DIY untuk bersama-sama menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan soluasi berbagai permasalahan pengembangan wisata di Gunungkidul.

Seperti dijelaskan Afnan Hadikusumo, masyarakat menyampaikan beberapa persoalan, di antaranya adalah infrastruktur jalan, pengadaan sarana prasarana, persoalan pendidikan karakter masyarakat yang berkaitan dengan tradisi dan penataan kawasan pantai Kukup, termasuk kios-kios dan lingkungan.

Apa yang dilakukan Senator DPD RI itu disambut baik Ir H Azman Latif, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Pemkab Gunungkidul, khususnya terkait pengembangan obyek wisata di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada kesempatan itu, Azman Latif berharap kepada pelaku wisata yang tergabung dalam Pokdarwis untuk menyampaikan aspirasinya. “Khususnya terkait berbagai permasalahan dalam pengembangan wisata di kabupaten Gunungkidul,” kata Azman Latif.

Adapun empat orang anggota DPD RI itu mempunyai ruang lingkup tugas yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang tugas komite yang diemban.

Untuk Drs HA Hafid Asrom, MM, yang tergabung dalam Komite I, mempunyai bidamg tugas otonomi daerah dan pemerintahan daerah. Sedangkan GKR Hemas, yang masuk dalam Komite II, memiliki bidang tugas perikanan dan kelautan serta investasi.

Adapun Drs HM Afnan Hadikusumo, yang tergabung dalam Komite III, dengan bidang tugas pariwisata dan kebudayaan.  Sedangkan Ir Cholid Mahmud, ST, MT, yang masuk Komite IV, dengan bidang tugas APBN.

Koordinator Satlimas Istimewa Wilayah Pantai Baron, Marjono, menyampaikan, selama ini SAR 2 Pantai Baron terkendala penggunaan mobil di area 40 titik pantai. “Tidak hanya untuk membawa jenazah, orang sakit dan evakuasi, tapi sekaligus menjadi mobil operasional untuk berbagai peralatan,” kata Marjono, yang mengucapkan terimakasih kepada GKR Hemas atas bantuan mobil ambulans pada tahun 2012 lalu.

Pada kesempatan itu, Marjono mengajukan permohonan mobil operasional yang dapat digunakan untuk area 40 titik pantai yang saat ini banyak dikunjungi wisatawan.

“Selain itu, mohon perbaikan akses jalan Kukup sampai Krakal,” kata Marjono, yang menerangkan karena jalan sempit banyak pengunjung mengeluh soal kemacetan saat berpapasan.

Apa yang disampaikan Marjono itu, ditambahkan oleh Kades Kemadang, Sutono, yang menerangkan normalisasi jalan di sekitar pantai Kukup dan kawasan pesisir Gunungkidul sangat diperlukan. “Sehingga wisatawan akan mendapat akses yang mudah ke tempat wisata,” tandas Sutono.

Disampaikan Sutono, prestasi Desa Kemadang pada tahun 2018 ini, mewakili DIY dalam lomba desa tingkat nasional. Sebelumnya menjadi KBN terbaik nasional (2016) dan meraih harapan pertama lomba desa tingkat nasional (2013).

Di depan Senator DPD RI Dapil DIY, Sutono, mengatakan sebagai desa budaya Kemadang mempertahankan kebudayaan ketimuran seperti Rasulan, Gumrek dan sebagainya. “Harapannya, ada dana desa yang dapat dialokasikan untuk kebudayaan yang berkelanjutan,” papar Sutono.

Untuk mengakomodir kegiatan voli, pemuda desa Kemadang mohon kepada Pemkab Gunungkidul untuk membangun fasilitas GOR. Selain itu, juga dibangun gedung budaya berikut fasilifasnya guna melestarikan dan sebagai pusat kebudayaan.

Selain perbaikan akses jalan ke kawasan pesisir dan pembangunan gedung, masyarakat minta dibangunkan sarana dan prasarana ibadah.

Hal itu seperti disampaika Wasiyo selaku pengurus Pokdarwis Pantai Kukup. “Oleh karena fasilitas tempat ibadah yang tersedia saat ini adalah milik pribadi,” terang Wasiyo.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung juga menimbulkan persoalan dalam pengelolaan sampah. Hal itu diakui Sis Sugiyo, saat ini belum ada sarana untuk mengangkut dan membuang sampah.

“Untuk itu, mohon dibantu penyediaan sarana dalam mengangkut sampah di kawasan wisata ini,” harap Sis Sugiyo.

Menanggapi aspirasi masyarakat itu, GKR Hemas, mengatakan bahwa benar infrastruktur jalan sangat penting dalam pengembangan kawasan wisata di Gunungkidul. Dan pihaknya saat Raker dengan DPD RI pernah menyampaikan langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum, Pemda DIY dan Menteri PU.

“Salah satu solusinya adalah dengan memotong tebing,” tandas GKR Hemas, yang menambahkan hal itu tentu saja membutuhkan anggaran besar dan pengerjaannya lama sekali.

Berkaitan penataan pedagang kakilima di kawasan wisata pantai di Gunungkidul, GKR Hemas berharap kepada Pemda DIY dan Pemkab Gunungkidul untuk bersama-sama membahas persoalan itu.

Menyinggung soal pendidikan karakter dan upaya mempertahankan kebudayaan ketimuran, Afnan Hadikusumo menyarankan untuk bisa menggunakan anggaran dana desa dan dana keistimewaan.

“Untuk pembangunan sarana prasarana gedung olahraga dan tempat ibadah saya harap pemerintah kabupaten Gunungkidul dapat membantu desa Kemadang,” kata Afnan Hadikusumo.

Terkait sarana untuk mengangkut sampah, Afnan akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sedangkan permintaan peralatan pertanian, beberapa waktu lalu pihaknya sudah menyampaikan kepada Kementerian Pertanian. “Dan dari kementerian pertanian sudah merespon dengan mengirimkan peralatan pertanian kepada masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya,” kata Afnan Hadikusumo.

Sebagaimana ruang lingkup tugas Komite I DPD RI — salah satunya melakukan pengawwsan atas pelaksanaan UU Desa — Drs HA Hafidh Asrom, MM berharap kepada desa Kemadang untuk menggunakan dana desa dengan baik. “Hal itu juga untuk mendukung pengembangan wisata pantai,” tandas Hafidh Asrom.

Terkait menjaga budaya ketimuran agar tidak luntur dan mendukung wisata di Gunungkidul, Hafidh Asrom menyarankan kepada desa budaya untuk ajukan proposal kepada Pemda DIY. Selain itu, terkait pembangunan gedung kebudahaan dan prasarananya bisa ajukan proposal ke Pemda DIY.

Hafidh berharap pula perkembangan wisata Gunungkidul didukung pelaku wisata di Gunungkidul. “Peran masyarakat dan pelaku wisata Gunungkidul sudah baik dan memiliki semangat untuk maju,” tandas Hafidh Asrom, yang menambahkan hal itu harus didukung DPD RI dan Pemda DIY.

“Untuk itu, persoalan infrastruktur jalan agar menjadi program prioritas jangka pendek Pemda DIY,” papar Hafidh Asrom.

Dengan adanya perkembangan wisata di Gunungkidul, banyak investor dari luar Gunungkidul membeli lahan di kawasan pantai.

Dan Ir Cholid Mahmud, ST, MT setelah dialog dengan masyarakat dan kunjungi kawasan pantai, jadi khawatir adanya lahan-lahan yang dibeli orang luar Gunungkidul.

“Kekhawatiran saya, lahan-lahan yang dibeli itu ke depan akan menjadi lahan yang sangat potensial, yang nilai ekonominya lebih dinikmati oleh pemilik lahan sehingga masyarakat hanya jadi penonton saja,” kata Cholid Mahmud.

Disampaikan Cholid Mahmud, Komite IV DPD RI pernah melakukan kajian tentang peran koperasi di Jepang, yeng memiliki peran penting sebagai negosiator antara warga Jepang dengan investor.

“Saya mengusulkan adanya pokdarwis yang banyak di Gunungkidul agar ketika investor masuk ke Gunungkidul bisa mengarahkan investasinya melalui pola kerjasama dengan pemilik lahan,” kata Cholid Mahmud, yang menambahkan nantinya lahan-lahan itu tetap dimiliki masyarakat Gunungkidul.

Dari beberapa masukan masyarakat berkaitan dengan program pemerintah itu, menurut Afnan Hadikusumo, akan disampaikan ke Pemkab Gunungkidul, dan diteruskan ke Pemda DIY dan Pemerintah Pusat agar ditindaklanjuti dengan membuat rekomendasi ke satuan kerja di tingkat Pemerintah Pusat.

“Mudah-mudahan nanti akan ada tindak lanjut dari masing-masing penyelenggara pemerintahan itu,” kata Afnan Hadikusumo. (Affan)