SLEMAN-Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, merespon sistem ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia. Menurutnya, ekonomi yang sedang berlaku menganut sistem liberal. Sistem yang berlaku kini tidak sesuai dengan semangat bangsa Indonesia. Respon itu ia sampaikan pada kuliah umum di Universitas Islam Indonesia (UII) pada kamis (7/9).

Dengan mengutip apa yang disampaikan  Muhammad Hatta, wakil Presiden RI pertama, menurut Haedar, Negara harus hadir dan memimpin ekonomi, lalu menyediakannya untuk rakyat dan tidak menyerahkannya ke pasar bebas. Ia juga mengungkapkan bahwa konsep ekonomi tersebut memiliki dasar pada Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945.

Dalam kesempatan tersebut, Haedar juga mengajak kepada seluruh elit tanpa terkecuali untuk menghayati pemikiran-pemikiran dasar, dan menghargai pondasi yang diletakkan oleh pendiri bangsa.

“Bung Karno mengatakan indonesia milik semua bukan satu golongan. Adakah oligarki politik, ekonomi, budaya, adakah indonesia menentukan suksesi kepemimpinan hanya dikuasai hanya segolongan orang? Segolongan pihak atas nama apapun?” tanyanya retoris.

Haedar dengan tegas mengajak semua yang hadir untuk terus menerus melakukan  introspeksi dir dan sadar, bahwa oligarki dalam bentuk apapun bertentangan prinsip nasionalisme, seperti disampaikan oleh Ir. Sukarno. Menyerahkan ekonomi Indonesia ke pasar, menurutnya, juga bertentangan dengan nasionalisme.

“Lalu ketika ekonomi kita misalkan, dikuasai oleh sekelompok orang, inikan kenyataannya, apakah itu sejalan atau bertentangan dengan pasal 33? Dan ketika semua investasi dan segala keputusan keputusan politik ekonomi diserahkan kepada pasar termasuk pasar global, apakah itu sejalan atau bertentangan dengan pasal 33?” tanya Haedar kembali.

Tidak hanya dalam bidang ekonomi, liberalisasi sudah masuk dalam ranah politik Indonesia. Dalam pandangan Haedar, liberalisasi politik pada perjalanannya menumbuhkan sikap korup dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Dia mencontohkan  beberapa peraturan diprotes banyak pihak, namun tetap disahkan oleh pihak pembuat kebijakan.

“Atau rancangan undang-undang yang ditentang oleh berbagai pihak dan kemudian disahkan menjadi sebuah undang-undang, kita atau hanya mayoritas DPR yang menghendaki itu? Kita bertanya apakah itu tidak sejalan atau mungkin bertentangan dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” terang Haedar.

Haedar berharap berbagai pertanyaan retoris yang ia ajukan, bisa menjadi sebuah refleksi bagi semua warga negara, khususnya bagi elit dan pemangku kebijakan. Sebab nasionalisme, menurutnya, tidak cukup hanya didengungkan, tapi harus diimplementasikan dalam praktik dan disarikan nilai-nilainya untuk mengatur negara ini.

Berita ini disadur mediamu.com dari muhammadiyah.or.id dengan artikel berjudul Haedar Nashir Tegaskan Ekonomi dan Politik Liberal Bertentangan dengan Nasionalisme Indonesia