Abdul Mu’ti: Dalam Politik Praktis, Muhammadiyah Akan Netral Aktif  

YOGYA - Muhammadiyah menegaskan kenetralannya dalam politik praktis di gelaran pemilihan umum 2024. Meski begitu, Muhammadiyah tetap akan berpartisipasi aktif dalam pemilu, terutama dalam pendidikan politik bagi masyarakat, lewat Uji Publik dan Dialog Terbuka Capres-Cawapres.

Pernyataan ini disampaikan Abdul Mu’ti dalam sesi konferensi pers di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada Kamis (16/11). Dalam pernyataan itu, Mu’ti meyakinkan pada wartawan yang bertanya tentang arah politik Muhammadiyah.

“Saya kira sebagaimana sudah ditebak tadi, bahwa Muhammadiyah akan bersifat netral, tapi netralnya bukan netral pasif melainkan netral aktif,” jelasnya.

Pernyataan Mu’ti sekaligus menampik pemberitaan yang menarasikan Muhammadiyah condong ke salah satu pasangan calon (paslon) capres-cawapres. Padahal, jelasnya, Muhammadiyah menitipkan aspirasinya ke pada semua capres-cawapres tak terkecuali.

Lebih lanjut, Mu’ti mengaku telah menjalin komunikasi kepada semua capres-cawapres. Dari komunikasi itu, dua paslon telah menjawab dan mengkonfirmasi diri siap ambil bagian dalam Uji Publik dan Dialog terbuka yang telah disiapkan Muhammadiyah.

“Sudah dua pasang yang menyatakan akan hadir, pasangan Anis-Muhaimin akan hadir dan pasangan Ganjar-Mahfud juga akan hadir. Dua-duanya menyampaikan lewat japri,” jelas Mu’ti.

Informasi mengenai Uji Publik dan Dialog Terbuka ini, kata Mu’ti akan diperbaharui setelah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah jelang Pemilu 2024 pada (17/11).

Dalam dunia politik, Muhammadiyah tidak membatasi baik anggota atau pimpinannya untuk mendukung salah satu paslon. Bahkan, menurut Mu’ti, Muhammadiyah tidak melarang jika anggota atau pimpinannya bergabung dalam tim sukses salah satu paslon. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi ataupun perintah atas pilihan anggotanya.

“Yang perlu saya tegaskan, bahwa beliau-beliau itu masuk ke dalam tim sukses bukan atas rekomendasi PP Muhammadiyah, tetapi sebagai bagian dari afiliasi politik personal,” tegasnya.

Mu’ti kemudian mengapresiasi langkah-langkah yang dipilih anggota Muhammadiyah tersebut, dan ia yakin para anggota tersebut sudah punya kedewasaan dalam berpolitik sehingga tidak akan berpengaruh pada kerja-kerjanya di Persyarikatan.

Di akhir kesempatannya, Mu’ti kembali meneguhkan posisi politik Muhammadiyah. Ia menyatakan bahwa Muhammadiyah akan selalu ada pada ranah politik kebangsaan, bukan politik praktis.

“Sebagaimana Khittahnya, Muhammadiyah akan senantiasa berada pada ranah politik kebangsaan, dan tidak pada politik praktis,” pungkasnya. (*)

Wartawan: Fatan Asshidqi