Tarik Pendanaan PBB, Pakar UMY Nilai Kebijakan Luar Negeri AS Kian Unilateral

YOGYA - Pakar Diplomasi dan Politik Luar Negeri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Ratih Herningtyas, S.IP., M.A., menilai keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari puluhan organisasi internasional dan menghentikan pendanaan terhadap berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencerminkan arah kebijakan luar negeri yang semakin bersifat unilateral di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Keputusan tersebut dikeluarkan melalui sebuah memorandum presiden yang ditandatangani pada 7 Januari 2026, yang mengarahkan AS untuk menarik partisipasi dan pendanaan dari total 66 organisasi internasional, termasuk 31 entitas yang berafiliasi dengan PBB dan 35 organisasi non-PBB yang dianggap “bertentangan dengan kepentingan nasional” Washington.  

“Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika semakin didominasi oleh prinsip America First dan cenderung mengabaikan mekanisme kerja sama multilateral yang telah dibangun selama puluhan tahun,” ujar Ratih, Jumat (9/1) di UMY.

Also Read

Muhammadiyah Meminta Perubahan Perspektif Bantuan Kemanusiaan Internasional di Sidang PBB Jenewa

Ratih menilai gerakan penarikan AS dari organisasi internasional bukan hanya soal menghemat anggaran, tetapi juga mencerminkan ketidakcocokan antara prioritas pemerintahan Trump dengan agenda global, terutama dalam isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan kerja sama transnasional.

“Banyak organisasi yang ditinggalkan berkaitan dengan isu lingkungan, pembangunan berkelanjutan, migrasi, dan hak asasi manusia,
isu-isu yang selama ini menjadi titik temu dalam diplomasi multilateral. Amerika Serikat tampak memilih mengejar kepentingan nasionalnya secara sepihak, terlepas dari konsekuensi kerjasama global,” katanya.

Menurut Ratih, langkah penarikan dukungan dan pendanaan AS berpotensi berdampak signifikan terhadap agenda PBB dan badan internasional lainnya karena Amerika Serikat merupakan salah satu donor terbesar. Penarikan dana tersebut bisa memaksa badan-badan internasional untuk mencari sumber pendanaan alternatif di tengah ketidakpastian ekonomi global.  

Also Read

Prabowo Tampil Perdana di PBB: Dari Swasembada Beras hingga Komitmen Iklim yang Mengejutkan Dunia!

“Tanpa komitmen finansial Amerika, banyak program strategis global terutama yang berkaitan dengan iklim, kesehatan, dan pembangunan akan menghadapi hambatan. Ini juga dapat melemahkan posisi PBB sebagai forum utama kerja sama internasional,” jelas Ratih.

Lebih jauh, Ratih mengingatkan dampak dari kebijakan asing unilateral seperti ini bukan hanya teknis anggaran, tetapi juga prinsip dasar diplomasi global. Ketika negara adidaya seperti AS meragukan kerja sama multilateral, hal ini berpotensi menggerus semangat solidaritas global dan mendorong negara lain untuk mempertimbangkan kembali komitmen mereka.

“Kebijakan semacam ini bisa menginspirasi negara lain untuk keluar dari komitmen multilateral, yang pada akhirnya merusak tatanan kerja sama global. Ini bukan hanya soal kepentingan satu negara, tetapi tentang bagaimana kita menyelesaikan tantangan bersama,” tegasnya. (NF)

Also Read

Perkokoh Dakwah Dan Ideologi Muhammadiyah di Luar Negeri, PCIM Australia Gelar Baitul Arqam