Prihatin dengan Cawe-cawe Presiden, ICMI DIY Tuntut Jokowi Balik ke Koridor Etika

YOGYA - Situasi darurat demokrasi yang melanda Indonesia saat ini membuat para akademisi dan cendekiawan menyuarakan keresahannya.

Setelah sejumlah akademisi di perguruan tinggi mengeluarkan pernyataan sikap kepada Presiden RI, hal serupa juga diikuti para cendekiawan Islam yang tergabung dalam Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil DIY, Senin (5/2). 

ICMI DIY telah mengamati bahwa perkembangan politik nasional yang mengindikasikan gejala praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang menabrak prinsip-prinsip etika, demokrasi dan konstitusi.

"Wewenang dan kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis pribadi dan sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara," kata Wakil Ketua ICMI DIY Prof. Khamim Zarkasih Putro. 

Beberapa indikasi yang terlihat jelas, seperti pernyataan dan tindakan cawe-cawe presiden dan ketidaknetralan presiden dalam gelaran pesta demokrasi 2024. Lalu, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengandung cacat etik. Putusan yang cacat etik ini dibuktikan dengan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman.

Tindakan yang disebutkan di atas merupakan indikasi kuat penciptaan dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan yang dibuktikan dengan mendorong putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto. 

Belum lagi distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Jokowi yang ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. 

Kondisi tersebut mengakibatkan pada matinya demokrasi, pengabaian etika bernegara dan pelanggaran konstitusi. Etika bernegara, demokrasi dan konstitusi di Indonesia mengalami kemerosotan dan kemunduran. 

Tak sampai di situ, ICMI memandang jika dalam menjalankan tugas dan pemerintahan, Presiden Jokowi menunjukkan indikasi-indikasi, seperti berkali-kali memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan sikap dan tindakannya serta melakukan kebohongan serta tidak menepati janji-janji pada waktu kampanye capres. 

"Perilaku tersebut jelas bertentangan dengan etika berbangsa dan bernegara dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia ke masa depan," ucap Prof. Khamim. 

Mempertimbangkan kondisi dan situasi tersebut, maka Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil DIY menyampaikan petisi dengan poin-poin strategis. Mulai dari meminta kepada Presiden Jokowi untuk kembali kepada koridor dan prinsip-prinsip etika, demokrasi dan konstitusi dalam praktik penyelenggaran negara dan pemerintah.

Meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak menyalahgunakan institusi negara untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

"Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok," tegas Prof. Khamim.

ICMI DIY menuntut Presiden Jokowi beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.

Selanjutnya, meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

Serta, tak kalah pentingnya, mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

"(Kami) mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," tandas Prof. Khamim. (*) 

Berita ini diterima Mediamu dari ICMI DIY

Wartawan: Dzikril Firmansyah