Muhammadiyah Seru Seluruh Kader untuk Kawal Suara dalam Pemilu 2024

Muhammadiyah Seru Seluruh Kader untuk Kawal Suara dalam Pemilu 2024

Smallest Font
Largest Font

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, khususnya terkait perolehan suara kader Muhammadiyah. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya manipulasi dan kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu.

Para kader Muhammadiyah yang terlibat dalam kontestasi pemilu dihimbau untuk mengawasi proses penghitungan suara dan melaporkan jika terdapat indikasi adanya kecurangan. LBH AP Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia akan memberikan dukungan advokasi hukum secara profesional bagi kader yang membutuhkannya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content

"Dihimbau kepada kader Muhammadiyah yang mengikuti kontestasi Pemilu 2024 untuk
mengawal dan melaporkan jika terdapat indikasi adanya manipulasi atau kecurangan
pengitungan suara pemilu," tulis LBH AP Muhammadiyah dalam keterangannya yang ditandatangi Taufiq Nugroho, S.H., M.H., CLA, selaku direktur, pada Selasa (20/2) di Jakarta.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, mengarahkan agar penyelesaian sengketa hasil pemilu dilakukan melalui jalur hukum, bukan dengan cara yang dapat memicu kekerasan atau konflik horizontal. Hal ini sejalan dengan komitmen Muhammadiyah untuk menjaga proses demokrasi yang adil dan damai.

LBH AP PP Muhammadiyah juga menegaskan akan mengambil langkah hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan melaporkan pidana terhadap oknum yang terbukti melakukan manipulasi suara. Tindakan hukum ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan suara pemilih tidak bernilai atau mengubah perolehan suara peserta pemilu dapat dipidana.

LBH AP PP Muhammadiyah menghimbau kepada penyelenggara pemilu di semua tingkatan, mulai dari petugas KPPS, PPS, PPK, hingga komisioner KPU daerah dan pusat, untuk menghargai suara masyarakat dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengubah hasil penghitungan suara.

Dengan langkah-langkah pengawalan ini, Muhammadiyah berharap dapat menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu, sehingga dapat mencerminkan suara sebenarnya dari masyarakat Indonesia.

Wartawan: Fatan Asshidqi

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow