Kajian Iktikaf AMM Piyungan: Guru Besar UMY Jelaskan Dampak Konflik Global bagi Indonesia

BANTUL — Konflik internasional yang melibatkan negara-negara adidaya tidak hanya berdampak pada kawasan yang berperang, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Faris Al Fadhat, M.A., Ph.D, dalam Kajian Iktikaf #16 Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Piyungan.

Kajian yang berlangsung pada Rabu malam (11/3) tersebut digelar di Masjid Al Taqwa Payak, Srimulyo, Piyungan, Bantul dengan tema “Dampak Konflik Internasional Negara Adidaya bagi Indonesia”, dipandu oleh Wakil Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) Piyungan Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Iki Tabah Ujianan, S.E., sebagai moderator.

Dalam pemaparannya, Faris menjelaskan bahwa dalam banyak kasus konflik global, negara-negara besar sering menjadi pihak yang menginisiasi perang. Hal ini berkaitan dengan kekuatan militer dan kepentingan ekonomi yang mereka miliki.

Also Read

Hadapi Potensi Bencana, PCM Pakem bersama MDMC Sleman dan UNISA adakan Pelatihan Bersama

“Negara besar cenderung memulai perang karena mereka memiliki kemampuan militer yang sangat besar. Amerika Serikat, misalnya, memiliki lebih dari 700 pangkalan militer yang tersebar di lebih dari 80 negara,” jelasnya.

Selain faktor kekuatan militer, kepentingan ekonomi terutama terkait sumber daya energi juga menjadi pemicu konflik. Negara dengan kebutuhan energi besar sering kali memiliki kepentingan strategis terhadap wilayah yang kaya sumber daya alam, seperti minyak dan gas.

Ia mencontohkan beberapa negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, seperti Venezuela dengan sekitar 260 miliar barel, Arab Saudi sekitar 200 miliar barel, dan Iran sekitar 160 miliar barel. Negara-negara tersebut kerap menjadi pusat perhatian dalam geopolitik global.

Also Read

PCM Umbulharjo Jadikan Kajian Sabtu Pahing Implementasi Pedoman Hidup Beragama

Sementara itu, Indonesia memiliki cadangan minyak yang relatif kecil, sekitar 2,4 miliar barel. Di sisi lain, konsumsi minyak nasional mencapai lebih dari 1 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 600–700 ribu barel per hari. Kondisi ini membuat Indonesia harus terus mengimpor minyak dari pasar internasional.

Menurut Wakil Rektor UMY Bidang Pengembangan Universitas dan Al Islam Kemuhammadiyahan itu, konflik global dapat berdampak langsung pada ekonomi Indonesia, terutama melalui kenaikan harga minyak dunia. Ia menyebutkan bahwa sebelum konflik meningkat, harga minyak dunia berada di kisaran 50 hingga 60 dolar per barel. Namun dalam situasi konflik, harga tersebut bisa melonjak hingga 100 dolar bahkan berpotensi mencapai 150 dolar per barel.

“Kenaikan harga minyak akan sangat memengaruhi APBN kita karena pemerintah harus meningkatkan subsidi energi. Setiap kenaikan satu dolar harga minyak bisa menambah beban subsidi hingga sekitar tujuh triliun rupiah,” ungkapnya.

Also Read

Ramadhan Makin Dekat, Apa Bekal Agar Anak Muda Muslim Bersemangat? Ini Kata Ust. Sholahuddin Zuhri!

Selain harga energi, konflik juga berpotensi mengganggu rantai pasok global (global value chain). Dalam sistem ekonomi modern, produksi suatu barang melibatkan banyak negara. Jika salah satu bagian rantai produksi terganggu akibat konflik, maka dampaknya dapat dirasakan oleh negara lain, termasuk Indonesia.

Ia juga menyinggung bahwa dalam setiap perang, pihak yang paling banyak dirugikan adalah warga sipil. Anak-anak, pekerja, dan masyarakat umum sering menjadi korban konflik yang sebenarnya tidak mereka sebabkan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan solidaritas kemanusiaan dan mendukung upaya perdamaian dunia.

Also Read

Angkatan Muda Muhammadiyah Bambanglipuro Gelar Musycab Bersama

“Kita sebagai umat manusia tentu terketuk hatinya ketika melihat korban sipil, terutama anak-anak. Karena itu sikap yang perlu kita ambil adalah mendukung perdamaian dan mendoakan agar konflik segera berakhir,” ujarnya.

Faris juga menegaskan pentingnya mempertahankan prinsip politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan konsep bebas aktif, sebagaimana dirumuskan oleh Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta. Konsep ini menempatkan Indonesia pada posisi tidak memihak kekuatan besar tertentu, tetapi tetap aktif dalam diplomasi internasional demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Di akhir pemaparannya, ia mengingatkan bahwa meskipun konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia, secara historis saat ini dunia justru berada dalam salah satu periode paling damai dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Also Read

Pengukuhan dan Pelantikan PCM Ngampilan Yogyakarta

“Kita harus bersyukur karena Indonesia dan kawasan Asia Tenggara relatif stabil dan damai. Ini merupakan hasil kerja panjang para pendiri bangsa yang berhasil membangun kerja sama regional seperti ASEAN,” pungkasnya.