YOGYA - Muhammadiyah akan secara resmi melaunching Gerakan Infak Pendidikan 111 (GIP 111) yang sebelumnya telah dicanangkan dan secara teknis sudah berjalan pada Malam Puncak Resepsi Milad 111 Muhammadiyah (18/11). GIP 111 ini menjadi langkah awal Muhammadiyah untuk menghimpun dana abadi yang nantinya akan digunakan dalam perbaikan pendidikan di Indonesia.

“Muhammadiyah berusaha membangun pondasi yang kuat dalam bidang pendidikan dan concern ini sudah sejak lama. Muhammadiyah ingin meneruskan dan membuat pondasi kuat pendidikan bangsa,” jelas Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., dalam konferensi pers pada Kamis (16/11) di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

Dalam keterangannya, Agung menyebut kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. Terlebih di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), di mana ketimpangan terjadi dari sisi fasilitas hingga kualitas. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Muhammadiyah memerlukan dana abadi.

“Sekitar tujuh puluh persen pendidikan Muhammadiyah ditujukan pada kalangan bawah, karenanya butuh pembiayaan yang sangat banyak,” kata Agung.

Hal senada dinyatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. Menurutnya masih banyak golongan masyarakat yang hak pendidikannya belum terpenuhi. Dana abadi, dalam pandangannya mampu membantu Muhammadiyah membenahi persoalan tersebut.

“Selama ini Muhammadiyah mengembangkan pendidikan berbasis komunitas yang penyelenggaraanya ada pada tingkatan ranting hingga daerah. Sedangkan tidak semua daerah tercover Muhammadiyah. Itu membuat kita melihat masih banyak masyarakat belum mendapat hak pendidikan yang layak,” terang Mu’ti.

Di samping pemerataan pendidikan, masalah lain yang menjadi fokus pembenahan Muhammadiyah adalah kesejahteraan guru. Mu’ti melihat masih banyak guru yang digaji di bawah standar. Belum lagi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah membuat banyak guru sekolah Muhammadiyah hijrah ke sekolah negeri dan tidak kembali. Padahal, katanya, Muhammadiyah berharap para guru yang terikat PPPK bisa kembali ke sekolah Muhammadiyah sebagai bagian dari kemitraan bersama.

“Karena itu Muhammadiyah mencoba memberikan jawaban yang konstruktif sehingga permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik bisa kita penuhi secara mandiri lewat dana abadi Muhammadiyah,” ujarnya.

Tahun ini rencananya dana abadi digunakan untuk mengentaskan permasalahan pendidikan, kata Mu’ti. Namun, tak menutup kemungkinan ke depannya dana abadi digunakan untuk urgensi lain.

“Tahun ini urgensinya pendidikan, tahun depan mungkin berbeda,” tandas Mu’ti. (*)

Wartawan: Fatan Asshidqi