YOGYA - Selama gelaran Pemilihan Umum 2024, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah telah mengirimkan kader-kadernya di 210 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memantau berjalannya hajatan akbar demokrasi Indonesia tersebut. Dari pemantauan itu ‘Aisyiyah mencatat banyak hal terutama kaitanya dengan pemilu 2024 yang inklusif bagi seluruh kalangan.

Sebagai tindak lanjut sekaligus publikasi laporan tersebut, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menggelar Diseminasi Hasil Pemantauan Pemilu 2024 pada Kamis (22/2) di Kantor Pusat Pimpinan ‘Aisyiyah. Dalam pemaparannya, ‘Aisyiyah setidaknya menyimpulkan dua hal: Pemilu 2024 masih terdapat banyak pelanggaran; dan masih belum inklusif terutama bagi kelompok rentan.

Hasil ini dikemukakan oleh Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah dalam pemaparannya. Tak lupa, ia juga mengucapkan apresiasi kepada pihak berwenang terkait berjalannya Pemilu kali ini dengan lancar.

“Kita menyampaikan apresiasi atas upaya KPU dan Bawaslu yang telah melakukan sosialisasi Pemilu kepada kelompok rentan. Sebab, sebagian besar KPPS di lokasi pemantauan yang dilakukan oleh Aisyiyah sudah menerapkan prinsip inklusivitas. Namun, masih ditemukan beberapa catatan penting agar dalam pelaksanaan Pilkada nanti maupun Pemilu yang akan datang lebih inklusif,”

Adapun, menindak lanjuti temuan dan laporan tersebut, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah memberikan beberapa poin rekomendasi sebagai berikut:

1. Pentingnya dilaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk mencegah politik uang; cara  mengenali pelanggaran di masa tenang; dan bagaimana menjadi pemilih kritis.
2. Penyelenggara Pemilu hendaknya bersikap independen.
3. Menindak tegas peserta Pemilu yang melakukan politik uang sesuai dengan ketentuan.
4. Pengarusutamaan inklusivitas dalam semua tahapan Pemilu
5. Adanya SOP tentang pemilu aksesibel dan akomodasi layak bagi pemilih ibu hamil, lansia, dan disabilitas; juga penyediaan tempat bermain bagi anak.
6. Peningkatan kapasitas bagi KPPS tentang ragam disabilitas, aksesibilitas, dan akomodasi yang layak bagi lansia, ibu hamil, dan disabilitas.
7. Sosialisasi pemilu/pendidikan pemilih lebih massif kepada disabilitas, lansia, dan keluarganya.
8. Memperbanyak KPPS dari disabilitas dan menempatkan perempuan KPPS dalam posisi strategis.

Tri berharap poin-poin rekomendasi yang disampaikan oleh ‘Aisyiyah tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam upaya perbaikan khususnya pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini maupun bagi Pemilu-Pemilu di masa mendatang.