News

News

MediaMU.COM

Apr 18, 2024
Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang
Breaking
Ragam Cerita Posko Mudikmu Tempel: Insiden Minibus dan Evakuasi Pemudik Terlantar Haedar Nashir: Puasa Ramadan Memberikan Nilai Tengahan Bagi Umat Muslim Alumni Sekolah Muhammadiyah Harus Punya Nilai Lebih Dan Beda Video Pendeta Gilbert Viral dan Tuai Polemik, Ini Respons Sekum PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman: RS Muhammadiyah Berazaskan Kasih Sayang, Berpihak Pada Dhuafa Jamu PP Aisyiyah, Haedar Nashir Berpesan Untuk Dekatkan Dakwah dengan Masyarakat Lazismu bersama MPM PP Muhammadiyah Salurkan 1000 Paket Zakat Fitrah dan Fidyah Abdul Mu'ti: Jadikan Idulfitri Momentum Rekonsiliasi Sosial Ketua PP Muhammadiyah Prihatin Korupsi Subur di Tengah Masyakarat yang Religius Haedar Nashir: Puasa Momentum Seimbangkan Hidup dengan Sikap 'Tengahan' Warga Muhammadiyah Lokshumawe Shalat Id Serentak di Halaman Masjid At-Taqwa Taawun Sosial Ramadan PWA DIY: Berbagi Berkah dan Pesan Kebajikan Muhammadiyah DIY Siapkan 718 Lokasi Sholat Idulfitri 1445 H, Ini Daftarnya Layani Para Pemudik, RS PKU Muhammadiyah Bantul Sediakan 3 Posko Kesehatan PDPM Sleman Tebar Kebaikan Ramadhan Bersama Steps2 Allah London di Ponpes Abu Dzar Al Ghifari Gamping Dayah Modern Ihyaaussunnah Kota Lhokseumawe Sukse Gelar Intensive Qur’anic Camp Kunjungi Pos MudikMU Masjid Ahmad Dahlan Pundong, Sekretaris PWM DIY Apresiasi Fasilitas Layanan yang Tersedia MPKU dan Klinik PKU Bambanglipuro Bersinergi dalam Program Muhammadiyah Menyapa Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H Jatuh Pada Rabu 10 April 2024 Tetap Bertugas di Lebaran, RS PKU Muhammadiyah Yogya Siap Beri Pelayanan Maksimal

Dari Pemantauan, Aisyiyah Temukan Berbagai Pelanggaran pada Pemilu 2024

YOGYA - Pimpinan Pusat 'Aisyiyah selenggarakan Diseminasi Hasil Pemantauan Pemilu di Kantor PP 'Aisyiyah pada Kamis (22/2). Acara ini merupakan follow up sekaligus pemaparan hasil kerja 'Aisyiyah dalam memantau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebelumnya, Aisyiyah telah mengirimkan relawan untuk memantau proses pemilu 2024.

Pemantauan pemilu ini melibatkan 210 pemantau di 210 TPS, di 104 desa, 38 kecamatan, 10 kabupaten, dan 5 provinsi. Adapun 10 kabupaten tersebut meliputi Kolaka dan Muna Barat di Sulawesi Tenggara, Banjar dan Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan, Banyuasin dan Lahat di Sumatera Selatan, Probolinggo dan Bojonegoro di Jawa Timur, serta Garut, dan Tasikmalaya di Jawa Barat. ‘Aisyiyah dapat melakukan pemantauan karena menjadi bagian dalam konsorsium Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). 

Tri Hastuti Nur Rochimah, selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah saat membacakan hasil pemanatuan menyatakan masih ditemukan adanya politik uang. Sebanyak 43 (20%) pemantau, menyatakan masih ada praktik politik uang yang dilakukan oleh caleg/partai dengan memberikan uang, barang, maupun memberikan uang sekaligus barang.

Kenyataan tersebut, imbuh Tri, sangat memprihatinkan karena politik uang telah mencederai kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam pandangan Muhammadiyah-’Aisyiyah, praktik politik uang merupakan tindakan yang haram dilakukan karena bagian dari praktik risywah (suap). Dosa atas perbuatan tersebut bukan saja berlaku bagi pemberi, tetapi juga perantara maupun penerima risywah.

Selain itu, imbuh Tri, ‘Aisyiyah juga menemukan masih adanya pelanggaran di masa tenang, berupa kampanye yang dilakukan kandidat, intimidasi memilih calon tertentu, praktik politik uang, pembagian kartu spesimen dengan arahan memilih calon tertentu, penempelan stiker calon, dan alat peraga kampanye yang belum diturunkan.

Padahal, masa tenang hendaknya digunakan bagi pemilih untuk mempertimbangkan secara matang calon yang akan dipilih sehingga sudah seharusnya tidak ada praktik kampanye apalagi praktik politik uang,” ungkapnya.

Saat pemungutan suara, lanjut Tri, ‘Aisyiyah juga menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan di TPS, seperti lokasi TPS berada di tempat netral, yaitu di tempat ibadah dan rumah pendukung salah satu partai; pemasangan atribut partai di sekitar TPS; intimidasi untuk memilih salah satu calon; dan problem transparansi penghitungan suara karena terdapat KPPS yang tidak memperbolehkan saksi dan masyarakat untuk melihat proses penghitungan suara dan mendokumentasikan C1.

Berita ini diterima mediamu.com dari pers rilis PP 'Aisyiyah

Comment

Your email address will not be published

There are no comments here yet
Be the first to comment here