Setelah Adanya Kasus Pemerasan, Muhammadiyah Desak KPK Berbenah

JAKARTA – Tudingan pemerasan yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri, kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian pada tahun 2021, menjadi sorotan utama bagi publik, tak terkecuali Muhammadiyah.

Muhammadiyah lewat Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga turut memperhatikan kasus ini. Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, pada Rabu (7/12), menyampaikan pentingnya perbaikan dalam sistem internal KPK.

Menurutnya, perbaikan yang mendalam di tubuh KPK sangat krusial mengingat yang menjadi tersangka adalah tokoh utama di dalam lembaga tersebut.

“KPK harus mengambil langkah tegas karena terdapat masalah internal yang merasuki inti organisasi. Sistem dan budaya yang kurang memuaskan harus diperbaiki dengan cepat agar kejadian semacam ini tidak menghantui masa depan,” ujarnya dilansir dari muhammadiyah.or.id.

Dengan status Firli Bahuri yang menjadi tersangka, Presiden Joko Widodo memberlakukan pemberhentian sementara ketua KPK tersebut. Saat ini, jabatan Ketua KPK akan diisi oleh Nawawi Pomolango hingga waktu yang belum ditentukan.

Trisno menekankan bahwa status tersangka yang diterima oleh Firli Bahuri harus dijadikan pembelajaran berharga bagi seluruh jajaran KPK. Hal ini berkaitan dengan amanah yang diemban dan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, terutama KPK.

Lebih lanjut, Trisno berharap Nawawi Pomolango, yang ditunjuk sebagai ketua KPK sementara, memiliki ketegasan dan kesungguhan dalam memperbaiki internal KPK. Dengan begitu, kinerja KPK dapat kembali mendapat pujian.

“Permasalahan ini menjadi pembelajaran bersama, bukan perkara yang mudah. Kepercayaan dan citra KPK di mata masyarakat bisa terancam, dan reputasi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi akan melemah,” ungkap Trisno.

“Saya sangat berharap agar Nawawi dapat menjalankan amanahnya sebagai ketua KPK dengan sungguh-sungguh melakukan perbaikan sesuai yang diperlukan, agar harapan bersama terhadap KPK bisa kembali terwujud,” tandasnya.