Sekda DIY: Kebijakan Transportasi Harus Berpihak pada Publik, Bukan Sekadar Teknis

YOGYAKARTA — Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa kebijakan transportasi tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis. Menurutnya, setiap kebijakan transportasi selalu mengandung pilihan nilai dan keberpihakan kepada publik, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas serta penggunaan ruang bersama.

Ia menilai bahwa setiap keputusan di sektor transportasi pada dasarnya memuat tiga pertanyaan mendasar, yakni siapa yang dilayani, bagaimana ruang publik dibagi, serta sejauh mana kepentingan jangka pendek dipertautkan dengan tanggung jawab jangka panjang. Pandangan tersebut disampaikan Ni Made dalam Pelantikan Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah DIY Masa Bakti 2025–2028 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (23/1).

“Transportasi adalah pilihan nilai. Setiap kebijakan transportasi selalu menyimpan keputusan tentang siapa yang dilayani dan bagaimana ruang publik digunakan,” ujarnya dalam sambutan.

Also Read

HUT Kemerdekaan RI, Pak Haedar: Jangan Sampai Fisik Maju, tapi Keropos Rohani

Ni Made menambahkan, dinamika mobilitas di DIY terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor pendidikan, ekonomi, dan pariwisata. Di sisi lain, keterbatasan ruang serta meningkatnya kepadatan lalu lintas menuntut kebijakan transportasi yang dirancang secara cermat, melalui uji coba kebijakan, evaluasi berkelanjutan, serta dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks tersebut, ia memandang MTI sebagai mitra strategis pemerintah daerah. MTI dinilai berperan penting sebagai ruang bertemunya pengetahuan, pengalaman, dan kepedulian publik, sekaligus penjaga nalar agar kebijakan transportasi tetap rasional, kontekstual, dan berorientasi jangka panjang.

“MTI adalah mitra berpikir bagi pemerintah daerah DIY. Diskusi yang dibangun bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk mencari solusi bersama atas persoalan transportasi di DIY,” tegasnya.

Also Read

Selenggarakan Rakerwil, MPM PWM DIY Bangun Ekosistem Pemberdayaan

Ketua MTI DIY terpilih, Dr. Ir. Noor Mahmudah, M.Eng., IPM., ASEAN Eng., menekankan bahwa pelantikan pengurus bukan sekadar pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan penegasan mandat MTI dalam ekosistem transportasi daerah. Menurutnya, MTI hadir untuk menjembatani kepentingan akademik, kebijakan publik, serta aspirasi masyarakat.

“MTI tidak hadir untuk mengambil alih peran pihak lain, tetapi untuk mengisi ruang-ruang yang belum terisi. Kami ingin menjembatani ilmu dan kebijakan, harapan publik dan realitas lapangan,” ungkap Noor.

Dosen Program Studi Teknik Sipil UMY tersebut menilai bahwa transportasi di DIY memiliki karakter unik sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata, sekaligus simpul aktivitas sosial ekonomi. Pertumbuhan kendaraan, digitalisasi moda transportasi, hingga transformasi pariwisata menuntut pendekatan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan lintas sektor.

Also Read

Melalui Biokonversi Lalat Black Soldier Fly (BSF) Universitas Muhammadiyah Bandung Tawarkan Solusi Darurat Sampah Bandung Raya

Ke depan, MTI DIY akan memprioritaskan penguatan peran organisasi sebagai ruang komunikasi dan diseminasi pengetahuan transportasi. Noor menegaskan komitmennya untuk membangun dialog produktif antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, serta mendorong kolaborasi multi-pihak yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. (ID)