YOGYA – Salah satu materi dalam Musyawarah Wilayah (Musywil) XIII Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah  isu-isu strategis di DIY. Materi ini merupakan hasil Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) Pra-Musywil tanggal 17 Desember 2022 di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.

 Penjelasan ini disampaikan Ketua PWM DIY, H. Gita Danu Pranata, S.E., M.M., kepada mediamu.com, Selasa (24/1) di kantor PWM DIY Jalan Gedongkuning Yogyakarta.

Musywil XIII Muhammadiyah DIY akan berlangsung pada 17-19 Februari 2023 di kampus Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Pada saat bersamaan juga berlangsung Musywil XII ‘Aisyiyah DIY di tempat yang sama.

Seminar dan FGD pada pertengahan Desember 2022 tersebut, Tim Materi Musywil mengundang para pejabat Pemerintah DIY, seperti BAPPEDA, Biro Pembinaan Mental dan Spiritual Setda DIY, dan Paniradya Pati Keistimewaan DIY.

“Dari seminar dan FGD tersebut, kami terinspirasi membreakdown hasil Muktamar 48 di Solo menjadi lebih spesifik untuk DIY. Maka kita harus tahu juga gambaran isu strategis di DIY,” jelasnya.

Dari isu strategis nasional yang disampaikan dalam Muktamar, Tim Materi Musywil DIY menambahkan dan memunculkan yang menjadi fokus utama di Yogyakarta.

“Mulai dari proyek strategis nasional, jalan tol (masuk dan keluar), jalur lintas selatan, bentang alam, integrasi turis, Kawasan Pantai Selatan (Pansela), hingga lingkungan dan persampahan,” papar Gita.

Isu strategis dari DIY tersebut akan menjadi rekomendasi Musywil yang nantinya disampaikan kepada pemerintah DIY. Perumusan isu strategis di DIY ini juga sebagai bagian dari kontribusi Muhammadiyah dalam mengisi keistimewaan Yogyakarta.

Maka dari itu, Gita menganggap sangat penting bagi Muhammadiyah bersinergi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya Pemerintah DIY.

“Sinergi adalah sebuah keharusan, sebab keberhasilan pembangunan daerah menentukan keberhasilan nasional. Selain itu, permasalahan bersama dengan keterbatasan sumberdaya bisa diatasi jika kita saling melengkapi,” tutur Gita.

Dengan sinergi ini, lanjutnya, juga dapat mendorong partisipasi pihak-pihak di luar pemerintah, baik itu masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

Oleh karena itu, Musywil diharapkan dapat memperkuat sinergi Muhammadiyah dengan Pemerintah DIY.

“Maka, kita perlu membangun ekosistem sinergitas persyarikatan dengan pemerintah untuk mendukung keistimewaan. Di samping juga memperkuat kolaborasi, interkoneksi, dan integrasi antara persyarikatan, amal usaha, serta organisasi otonom,” tegas Gita. (*)

 Wartawan: Dzikril Firmansyah