Kehadiran MPKS untuk Menjaga Eksistensi Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam

PONTIANAK – Belum berubahnya cara pandang warga Muhammadiyah terhadap keberadaan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) mengancam eksistensi Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam yang harus menampilkan wajah sesungguhnya sebagai pembela kelompok rentan dan miskin.

Penegasan ini disampaikan oleh Ketua MPKS PP Muhammadiyah, Mariman Darto, saat dari berlaturrahim dengan MPKS PWM Kalimantan Barat dan Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) PWA Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Panti Asuhan Tunas Melati kota Pontianak pada Kamis (8/10) lalu.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua PWM Kalimantan Barat, Ketua dan Sekretaris MPKS PWM Kalimantan Barat, Ketua PWA Kalimantan Barat yang Membidangi MKS dan Ketua MKS PWA Kalimantan Barat, ketua PDM kota Pontianak, LKSA Tunas Melati dan pengurusnya. 

Mariman menjelaskan, cara pandang warga Muhammadiyah yang mengancam eksistensi Muhammadiyah itu adalah bahwa MPKS itu identik dengan panti asuhan. Cara pandang demikian sangat menyesatkan. 

“Yang diurus Muhammadiyah itu banyak. Tidak hanya anak yatim, piatu atau yatim piatu saja. Atau anak-anak dhuafa yang orang tuanya tidak mampu. Anak-anak jalanan yang kini tinggal di rumah singgah. Para pasien miskin yang tidak sanggup lagi berobat karena ketidakmampuannya dalam menyediakan transportasi dan akomodasi,: ujarnya.

Tak sampai di situ, juga terdapat para pekerja seks komersial yang kini ditangani di rumah sakinah. Belum lagi korban bullying atau perundungan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perdagangan manusia. Penyandang cacat yang kini berhimpun di himpunan difable Muhammadiyah (Hidimu) dan para senior citizen atau warga senior yang kini dibina oleh muhammadiyah senior care dan Day Care Aisyiyah.

"Kita bukan hanya mengelola panti asuhan. Jadi kalau hari ini ada Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang dalam struktur organisasinya tidak ada MPKS jelas ini bertentangan dengan semangat awal pendirian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menolong kesengsaraan ummat. Ini jelas bisa mengancam eksistensi Muhammadiyah,” imbuh Mariman.

Banyak program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rakernas MPKS pada Agustus 2023 lalu yang perlu ditindaklanjuti. Program itu meliputi piloting program unggulan seperti rumah sakinah yang bisa dikembangkan di daerah, Muhammadiyah Senior Center, Rumah singgah pasien Muhammadiyah, sertifikasi Sumberdaya Manusia Sosial amuhammadiyah, akreditasi aumsos, bantuan permakanan bagi YAPI, bantuan Pemberdayaan Ekonomi Produktif, kerjasama kemitraan dengan PT Pos, LogMart dan lqin sebagainya.

“Ini yang saya sayangkan, karena MPKS yidak ada dalam struktur di PDM kabupaten/kota maka akses terhadap pembinaan dan pengembangan aumsos didaerah pasti terkendala,” tegas Mariman.

“Saya berharap setelah sosialisasi program ini, geliat keterlibatan Muhammadiyah diakar rumput benar-benar berkembang. Saya sadar kendala SDM selalu jadi masalah. Namun kolaborasi dengan unsur pembantu pimpinan (UPP) yang lain dapat dilakukan. Dengan kolaborasi antar UPP maka pergerakan Muhammadiyah akan membawa dampak positif di masyarakat)," harapnya.

Sementara itu Ketua PWM Kalbar, Dr. H. Pabali Musa menyambut baik kehadiran Ketua MPKS PP Muhammadiyah. Hal ini dapat dijadikan sebagai media saling sharing program prioritas PP Muhammadiyah.

“Kehadiran Ketua MPKS PP Muhammadiyah ini harus memberikan manfaat bagi kita terutama bagi MPKS PWM Kalbar. Kita menunggu oleh-oleh dari PP Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan sharing seperti ini geliat bermuhammadiyah khususnya kepedulian kita pada masyarakat rentan dan miskin makin meningkat”, tegas Pabali Musa. (*)