KULON PROGO – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa agama Islam, termasuk Muhammadiyah, bukanlah ancaman bagi Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebaliknya, Islam, melalui peran Muhammadiyah, telah berkontribusi signifikan dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia.

Haedar Nashir menyatakan bahwa Muhammadiyah, bersama dengan umat Islam pada umumnya, telah berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dalam pembangunan negara setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Muhammadiyah bersama dengan Aisyiyah, sebagai organisasi Islam di Indonesia, tidak hanya menjalankan fungsi utama untuk membina umat agar beribadah dan menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi, tetapi juga aktif dalam mendirikan institusi pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta berkontribusi secara spiritual dan fisik.

“Muhammadiyah lahir, ‘Aisyiyah lahir selain menjalankan fungsi utama untuk membina warga, umat, agar beribadah dan menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi, wujud ibadah itu juga berbangsa dan bernegara,” kata Haedar pada (7/1) di Wates, Kulon Progo seperti dilansir dari muhammadiyah.or.id.

Lebih lanjut, Haedar mengingatkan warga Muhammadiyah untuk berhati-hati menghadapi masa-masa yang akan datang, terutama dalam menghadapi momen politik pada tahun 2024. Ia menekankan pentingnya menjalankan sikap-sikap utama, hidup dengan benar, tidak melakukan hal yang salah, menjaga kebaikan, dan hidup dengan pantas.

Selain itu, Haedar Nashir juga menyampaikan pesan kepada peserta yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024. Ia menekankan agar demokrasi diselenggarakan dengan baik dan sesuai, serta mengimbau agar para calon tidak melakukan praktik politik uang, seperti bagi-bagi uang dan sejenisnya, karena hal tersebut dianggap tidak membawa berkah.

“Maka saya himbau juga kepada para Paslon jangan lakukan kebiasaan bagi-bagi uang dan segala macam. Itu tidak barokah,” tuturnya.

Haedar Nashir menilai politik uang dapat memiliki dampak serius pada regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Hal ini dapat menghalangi kader-kader potensial yang memiliki kemampuan baik namun tidak memiliki dana yang cukup untuk maju dalam pencalonan.

Wartawan: Fatan Asshidqi